Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik

*Laila Kholid Alfirdaus -  Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 12 Dec 2018; Published: 22 Jan 2019.
Open Access Copyright 2018 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 245 224
Abstract

Sebagaimana disepakati berbagai pihak, persoalan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang makin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Publik dan masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai seringkali merespon isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai berkuasa, dan sebaliknya, partai berkuasa akan selalu menentang pendapat partai oposisi. Faktornya penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama di periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. Kedua, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit didalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, partai nir konsistensi, menyebabkan kesulitan identifikasi arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi politik pemilih. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi resiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Ideology shifting di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

Keywords
Partai Politik; Pragmatisme Politik; Ideologi Partai; Partai Programatik; Kebijakan Publik

Article Metrics:

  1. Dye, T. (1966). Politics, Economics, and the Public. Chicago: Rand McNally.
  2. Flinn, T., & Wirt, F. (1965). Local Party Leaders: Groups of Like-Minded Men. Midwest Journal of Political Science, 9, 77–98.
  3. Greene, S. (2004). Social Identity Theory and Party Identification. Social Science Quarterly, 85(1), 136–153.
  4. Jansen, E. H., Scheltens, J., Molleda, J. V., & Staak, S. van der. (2016). The Policy Positioning Tool for Political Party: A facilitator’s Guide. Stockholm: International IDEA, Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD) and ProDemos.
  5. Leiserson, A. (1958). Parties and Politics. New York: Knopf.
  6. Nice, D. (1982). Party Ideology And Policy Outcomes In The American States. Social Science Quarterly, 63(3), 556–565.
  7. Reilly, B. (2008). Introduction. In B. Reilly & P. Nordlund (Eds.), Political parties in conflict-prone societies: Regulation, engineering and democratic development. Tokyo: United Nations University Press.
  8. Roemer, J. E. (1994). The Strategic Role of Party Ideology When Voters are Uncertain About How the Economy Works. The American Political Science Review, 88(2), 327–335.