Analisis roadshow Gubernur Gandjar Pranowo sebagai perwujudan peran dan fungsi wakil pusat di daerah

*Erlin Nur Marfuah -  Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 12 Dec 2018; Published: 22 Jan 2019.
Open Access Copyright 2019 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 82 95
Abstract
Penelitian ini memfokuskan diri terhadap kajian pelaksanaan roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 sebagai perwujudan peran dan fungsi Gubernur wakilpemerintah pusat di daerah serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh agar peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat berperan optimal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proporsi dominan menggunakan Studi pustaka dilakukan untuk membangun kerangka teori melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai teori, hasil penelitian, studi terdahulu yang telah dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan. Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan, data, informasi yang berkaitan dengan Roadshow Gubernur Jawa Tengah ke 35 kabupaten/kota pada tahun 2013- 2017 yang diperkuat dengan wawancara terhadap informan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku OPD leading sector pelaksanaan roadshow Gubernur. Hasil temuan, ternyata Roadshow Gubernur Ganjar Pranowo Tahun 2013-2017 dilakukan tidak merata atau terjadi ketimpangan di 35 kabupaten kota.  Dengan rincian Kabupaten yang sering dikunjungi adalah Kabupaten Cilacap sebanyak 36 kali dan Kabupaten yang jarang dikunjungi adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Magelang sebanyak 2 kali . Bentuk dari kegiatan Roadshow Gubernur ada 6 (enam) yaitu : Ngopi Bareng/Rembukan; Gubernur Mengajar; Silaturahmi ke Pondok Pesantren; Pengarahan SKPD Kabupaten/Kota; Peninjauan Infrastruktur dan Peninjauan UPT/Balai/UP3AD. Dari hasil identifikasi kegiatan roadshow yang dilakukan penulis, Peninjauan Infrastruktur adalah kegitan yang paling sering dilakukan.Kegiatan Roadshow Gubernur di 35 kabupaten/kota mencerminkansebagian besar  perwujudan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan menjalankan kewenangan atributif (fungsi kordinasi, pembinaan dan pengawasan).
Keywords
Roadshow; Kewenangan Atributif; Kewenangan Delegatif

Article Metrics:

  1. Budiarjo, Miriam. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
  2. Busroh, Abu Daud. 2010. Ilmu Negara. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
  3. Fried, Robert. 1963.The Italian Prefects, A Study in Administrative Politics. London : Yale university Press
  4. Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. Gubernur; Kedudukan, Peran, dan Kewenangan.Yogyakarta: Graha Ilmu.
  5. Hamid, Edy Suandi dan Sobirin Malin. 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah, “Kebijakan, Evaluasi, dan Saran”. Yogyakarta; UII Press.
  6. Hendratno, Edie Toet. 2009. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme.Yogyakarta; Graha Ilmu.
  7. Huda, Ni’matul.2012. Ilmu Negara. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
  8. J. Kaloh. 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
  9. Moleong, Lexy J.2001.Metodologi Penelitian Kualitaif. Bandung: PTRemaja Rosdakarya
  10. Jones,GW .1985. Local Government and Field Administration: Some Models, London : School of Economic
  11. Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah, “Pasang SurutHubungan KewenanganAntaraDPRDdanKepalaDaerah.Bandung;PT.Alumni.
  12. Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah “Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta; Erlangga
  13. LIPI, 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi,Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta; LIPIPress.
  14. Manan, Bagir. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta; Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII.
  15. Marbun, B.N. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, “Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini”.Jakarta; Pustaka SinarHarapan.
  16. Marijan,Kacung.2011.SistemPolitikIndonesia,“KonsolidasiDemokrasiPasca- Orde Baru”. Jakarta. Kencana Prenada MediaGroup.
  17. Muslimin, Amrah. 1982. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung; Alumni.
  18. Nasution,Mirza.2011.PertanggungjawabanGubernurDalamNegaraKesatuan Indonesia. Jakarta; P.T.Sofmedia
  19. Norman Dorsen, dkk. 2003. Comparatives Constitusionalism Case and Materials,West Book, United State
  20. Ridwan HR. 2010. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
  21. Rudy. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Bandarlampung; Indepth Publishing.
  22. Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.Jakarta; Sinar Grafika
  23. Samudra, Syahda Guruh Langkah. 2000. Menimbang Otonomi vs Federal, “Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
  24. Sarundajang, S.H. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Bitung; CV. Muliasari.
  25. Soehino. 2008. Ilmu Negara. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.
  26. Soekanto,Soerjono,1975.SosiologiSuatuPengantar,Jakarta:,Cet.IV,.UIPress Syafiie,InuKencana.2001.PengantaIlmuPemerintahan.Bandung; PT.RevikaAditama.
  27. Drs. H. Syaukani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid,MA.2007.OtonomiDaerahDalamNegaraKesatuan.Yogyakarta; PustakaPelajar.
  28. Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi.Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
  29. Una, Sayuti. 2004. Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, “Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRDdanKepalaDaerahPascaKembaliBerlakunyaUndang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta; UIIPress.
  30. Widjaja, H.A.W. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
  31. Andi Pitono, Jurnal. “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Kebijakan Publik, Volume03, Nomor 1. Maret2012.
  32. Eko Noer Kristiyanto, Jurnal. “Pemilihan Gubernur Tak Langsug Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”. Jurnal Rechts Vinding, Volume 1, Nomor 3, Desember 2012.
  33. Mardyanto Wahyu Triyatmoko, “Relasi Kekuasaan Gubernur Dan Bupati/Walikota : Studi Kasus Bali, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah”, Jurnal Penelitian Politik I Volume 10 No. 1 Juni 2013
  34. Sudharto. Kajian Keberadaan Propinsi Dalam Penguatan Otonomi Daerah.
  35. Tim Penyusun, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa,.