Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)

Risqi Perdana Putra; Pujiyono Pujiyono

doi:10.14710/jphi.v4i3.364-381

DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)

*Risqi Perdana Putra - Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Pujiyono Pujiyono - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:

Abstract

Kejahatan narkotika berada pada tingkat yang membahayakan terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan tentang sanksi pidana khususnya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide keseimbangan/monodualistik sebagai nilai - nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan formulasi pidana dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang (Ius Constituendum) harus mengutamakan tindakan - tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki guna mewujudkan dan mengimplementasikan ide keseimbangan / monodualistik.

Fulltext View|Download

Keywords: Kebijakan Formulasi; Ius Constituendum; Kejahatan; Narkotika.

Article Metrics:

Article Info

Section: Research Articles

Language : ID

In Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022

Recent articles

Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia More recent articles

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, Vol.6,(No.2),pp.33–43. http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789
Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.1,(No.1),pp.128–45. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Arief, Barda N. (2013). Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Masalah - Masalah Hukum, Vol.42, (No.1), pp.23–33. DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.23-33
Nugroho, Binar., Bangsawan, Moh. Indra., Malik, Mizan Malik., Hardiati, Rika Yunita., Diarti, Dewi Kusuma., & Budiono, Arief. (2020). Effectivenessof Assimilation Implementation on Criminal Criminators of Narcotics (Case Study at the Surakarta City Detention Center). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8, (No.7),pp.768–778. http://dx.doi.org/10.184 15/ijmmu.v7i8.2237
Eleanora, Fransiska N. (2011). Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penyelahgunaannya. Jurnal Hukum; Fakultas Hukum Unissula, Vol.25, (No.1,April),pp.439-452. http://dx.doi.org/10. 26532/jh.v25i1.203
Kurniawan, Riza A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Masalah-Masalah Hukum, Vol.47,(No.2),pp.111–117. DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.111-117
Pakian, Mardenis., & Maryanti, Iin. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia. Masalah - Masalah Hukum, Vol.48, (No.3), pp.312–18. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.312-318
Nahak, S. (2017). Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. Jurnal Hukum Prasada, Vol.4,(No.1),pp.1–11. https://doi.org/10.222 25/jhp.4.1.2017.1-11
Novitasari, Novi., & Rochaeti, Nur. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.3,(No.1),pp.96–108. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108
Gukguk, Roni Gunawan Raja., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.1,(No.3),pp.337–351. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351
Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, (No.3),pp.547–61. http://dx.doi.org/10.208 84/1.jdh.2014.14.3.318
Simanjuntak, Supriardoyo., & Benuf, Kornelius. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DIVERSI : Jurnal Hukum,Vol.6,(No.1),pp.22–46. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890
Soemarmi, Amiek., Indarti, Erlyn., Pujiono, Pujiyono., & Diamantina, Amalia. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum,Vol.48,(No.3),pp.241–48. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.37,(No.2),pp.300–322. http://dx.doi.org/ 10.21143/jhp.vol37.no2.1480
Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1), pp.115–35. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1 .18
Santoso, Topo., & Silalahi, Anita. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.1, (No.1), pp.37–45. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/ penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja-suatu-perspektif
Saefudin, Yusuf., Hartiwiningsih., & Isharyanto. (2020). Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, Vol.14, (No.4),pp.4111–4115. https://doi.org/10.375 06/ijfmt.v14i4.12285
Ali, A.(2008). Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Arief, Barda N. (2008). Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarata: Kencana-Prenadamedia Group
Martono, Lydia Harlina., & Joewana, Satya. (2006). Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya. Jakarta: Balai Pustaka
Muladi. (2009). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
Samekto, FX. Adji. (2019). Pancasila Dialektika Dan Masa Depan Bangsa. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Universitas Indonesia
Sudarto. (2010). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Suharmansyah. (2022). Kurangi Jumlah Pengguna, Instansi Pemerintah Harus Giatkan P4GN. BNN Indonesia. Retrieved from https://bnn.go.id/ kurangi-jumlah-pengguna-instansi-pemerintah-harus-giatkan-p4gn/

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.

Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.

The author has the right to the following:

duplicate all or part of the published material for use by the author himself as a classroom instruction or verbal presentation material in various forums;
reusing part or all of the material as a compilation material for author's work;
make copies of published material to be distributed within the institute where the author works.

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.