DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401

Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah

*Bonaventura Pradana Suhendarto  -  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Retno Saraswati  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Dinamika permasalahan dalam proses pilkada terus berkembang, seperti pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Fenomena fakta hukum pelanggaran administrasi calon terpilih baru diketahui pasca penetapan calon terpilih pilkada menjadi persoalan aktual yang belum mampu diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih dan evaluasi penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administrasi peserta pilkada sebagai fakta hukum baru yang diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dokumen kewarganegaraan lain menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia gugur dengan sendirinya, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Fakta ini terjadi karena ada celah hukum dan kurangnya sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.

Fulltext View|Download
Keywords: Status Warga Negara; Calon Terpilih; Pilkada; Demokrasi.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja Di Perusahaan Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum) Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia More recent articles
  1. Ananingsih, Sri W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, (No.1), pp.49–57. https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57
  2. Arief, Supriyadi A., & Kustiwa, Iwa. (2020). Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional, Vol.9, (No.3), pp. 443–459. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471
  3. Asunka, Joseph., Brierley, Sarah., Golden, Miriam., Kramon, Eric., & Ofosu, George. (2017). Electoral Fraud or Violence: The Effect of Observers on Party Manipulation Strategies. British Journal of Political Science,Vol.49,(No.1),pp.129–151. https:// doi.org/10.1017/S0007123416000491
  4. Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1), pp. 128–145. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
  5. Bahri, Amin., & Mazhar, Ade. (2020). Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada. Jurnal Lex Renaissance, Vol.5, (No.3), pp. 730–746. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art14
  6. Cynthia, F. (2021). Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama,Vol.4,(No.2),pp.2223–2245. https: //doi.org/10.24912/ADIGAMA.V4I2.17156
  7. Faqih, M. (2013). Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada. Jurnal Konstitusi, Vol.10,(No.1),pp.117–142. https://jurnalkons titusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/98
  8. Kennedy, Richard., & Suhendarto, Bonaventura. Pradana. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.2),pp.188–204. https://doi.org/10.14710/ jphi.v2i2.188-205
  9. Manar, Dzunuwanus G. (2016). Pilkada Langsung dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.2, (No.2),pp.12–17. https://doi.org/10.14710/ jiip.v2i2.2118
  10. Mukulika, B. (2020). Money and Meaning in Elections: Towards a theory of the vote. Modern Asian Studies, Vol. 54, (No.1), pp. 286–313. https://doi.org/10.1017/S0026749 X17000798
  11. Novyan, Alif Fary., Wisnaeni, Fifiana., & Indarja. (2019). Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018). Diponegoro Law Journal, Vol.8, (No.3), pp. 848–861. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24556
  12. Purba, Imam P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 14,(No.2),pp.146–153. https://doi.org/10.21 831/civics.v14i2.16050
  13. Respationo, H. M. Soerya. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. Masalah - Masalah Hukum, Vol. 42, (No.3), pp.356–361. https://doi.org/10.14710/mmh. 42.3.2013.356-361
  14. Samekto, FX. A. (2013). Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, (No.1),pp.89–98. http://dx.doi.org/10.20884/ 1.jdh.2013.13.1.157
  15. Setiawan, Heri., Wisnaini, Fifiana., & Asy’ari, Hasyim. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 / PUU-XI / 2013 Tentang Inkonstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan U. Diponegoro Law Journal, Vol.5,(No.2),pp.1–21. https://ejournal3.un dip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10825
  16. Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. De Jure, Syariah Dan Hukum, Vol.07, (No.1), pp. 57–67. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512
  17. Sintha, Dyah K. (2016). Implikasi Penetapan Status Tersangka Bagi Bupati Terpilih Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Idea Hukum Universitas Jendral Soedirman,Vol.2,(No.1),pp.40–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.28
  18. Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol.1, (No.2), pp. 212–230. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2. 6586
  19. Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi., & Sihombing, Eka N. A. M. (2020). Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. Penelitian Hukum DE JURE, Vol.20,(No.2),pp.205–220. https://doi.org/ 10.30641/dejure.2020.V20.205-220
  20. Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya., Ibrahim, Farid., & Christia, Adissya Mega. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.3), pp. 305–318. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318
  21. Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,Vol.4,(No.1),p.85. https://doi.org/ 10.33331/rechtsvinding.v4i1.49
  22. Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.10, (No.3), pp.377–398. https://doi.org/https://doi.org/ 10.31078/jk1031
  23. Asshiddiqqie, J. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara (Jilid II) (Pertama). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
  24. Isdiyanto, Ilham Y. (2015). Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu. Sleman: Indie Book Corner
  25. Manan, B. (2009). Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press
  26. Marzuki, Peter M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Preneda Media Group
  27. Pujirahayu, Esmi Warassih., Rahayu, Derita Prapti., & Faisal. (2020). Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat (Pertama). Yogyakarta: Litera
  28. Bere, S. M. (2020, December 15). Real Count KPU Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Data 100 Persen: Paslon Nomor Urut 2 Unggul dari Petahana. Kompas.Com. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/20 20/12/15/18294401/real-count-kpu-pilkada-kabupaten-sabu-raijua-data-100-persen-paslon-nomor?page=all
  29. Paat, Y. (2021). Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore. Berita Satu. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.