BibTex Citation Data :
@article{JIIP5379, author = {Rian Adhivira Prabowo}, title = {Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia}, journal = {JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan}, volume = {4}, number = {2}, year = {2019}, keywords = {Axel Honneth; jaminan kesetaraan; politik rekognisi; yang-lain}, abstract = { Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana jaminan kesetaraan dalam hukum mengacu kepada konsep politik rekognisi dari Axel Honneth. Untuk memenuhi tujuan itu, penulis melakukan studi pustaka terhadap beragam literatur, dengan mengacu pada literatur yang mengupas teori rekognisi sebagai pijakan konsep, dan karya tesis sebagai pijakan analisis persoalan yang dibedah. Berdasarkan teori Honneth, politik rekognisi memiliki tiga ranah yang berbeda namun saling berkaitan: cinta, hukum/hak, dan solidaritas yang masing-masing memiliki konturnya sendiri beserta jenis ancaman yang berbeda pula. Tulisan ini menemukan bahwa jaminan secara hukum saja tidak akan pernah mencukupi karena jaminan tersebut terjalin dengan politik rekognisi pada ranah lain. Temuan inilah yang penulis sebut sebagai misrekognisi. Kesimpulannya, relevansi politik rekognisi Axel Honnet adalah menempatkan dirinya dalam sudut yang berseberangan, yang akhir-akhir ini sering dilebeli dengan kata: asing dan aseng, sesat, menyimpang, haram, kafir, antek, pengkhianat negara, dan lain sebagainya. }, issn = {2548-4931}, pages = {75--88} doi = {10.14710/jiip.v4i2.5379}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/5379} }
Refworks Citation Data :
Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana jaminan kesetaraan dalam hukum mengacu kepada konsep politik rekognisi dari Axel Honneth. Untuk memenuhi tujuan itu, penulis melakukan studi pustaka terhadap beragam literatur, dengan mengacu pada literatur yang mengupas teori rekognisi sebagai pijakan konsep, dan karya tesis sebagai pijakan analisis persoalan yang dibedah. Berdasarkan teori Honneth, politik rekognisi memiliki tiga ranah yang berbeda namun saling berkaitan: cinta, hukum/hak, dan solidaritas yang masing-masing memiliki konturnya sendiri beserta jenis ancaman yang berbeda pula. Tulisan ini menemukan bahwa jaminan secara hukum saja tidak akan pernah mencukupi karena jaminan tersebut terjalin dengan politik rekognisi pada ranah lain. Temuan inilah yang penulis sebut sebagai misrekognisi. Kesimpulannya, relevansi politik rekognisi Axel Honnet adalah menempatkan dirinya dalam sudut yang berseberangan, yang akhir-akhir ini sering dilebeli dengan kata: asing dan aseng, sesat, menyimpang, haram, kafir, antek, pengkhianat negara, dan lain sebagainya.
Article Metrics:
Last update:
By submitting a manuscript and upon its acceptance for publication, the author acknowledges that the copyright of the article will be transferred to Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan and the Undergraduate Program (S1) in Government Studies, Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, as the publisher of the journal.
This copyright includes the right to reproduce and distribute the article in all forms and media, including reprints, photographs, microfilms, and other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan and the Undergraduate Program (S1) in Government Studies, Department of Politics and Government, Universitas Diponegoro, along with the editors, make every effort to ensure that no incorrect or misleading data, opinions, or statements are published in the journal. However, the content of articles and advertisements published in the journal remains the sole and exclusive responsibility of the respective authors and advertisers.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats