BibTex Citation Data :
@article{JIIP3232, author = {Taufik Nurohman}, title = {Gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya}, journal = {JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan}, volume = {3}, number = {1}, year = {2018}, keywords = {Gerakan Sosial; Gerakan Islam Simbolik; Penegakan Syariat Islam; Tasikmalaya}, abstract = { Studi ini membahas gerakan Islam yang mengupayakan pelibatan negara untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam melalui kebijakan formal. Mekanisme gerakan sosial dipilih sebagai langkah untuk mencapai tujuannya bukan karena terputusnya relasi antara masyarakat dengan negara, namun karena pola relasi tersebut tidak berhasil menjadi saluran formal yang efektif untuk masuknya aspirasi Syariat Islam kedalam institusi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan alasan kondisi masyarakat yang tengah mengalami perubahan dari kondisi masyarakat namun disisi lain terjadi penguatan kekuatan Islam Simbolik berasal dari pesantren yang biasanya substantif dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergulatan Islam Simbolik. Pada level masyarakat, kelompok Islam simbolik ini berhasil melakukan mobilisasi belief atau sistem keyakinan masyarakat untuk menguatkan pemahaman keislaman yang holistik. Pada level intermediary, kelompok Islam Simbolik ini berhasil melakukan kesepakatan dengan partai politik dengan menawarkan dukungan suara, untuk memastikan bahwa partai politik dapat mengakomodasi kepentingan mereka di lingkup legislasi dan penganggaran. Selain itu, dalam mencapai tujuannya, Islam simbolik melakukan strategi dengan mencitrakan diri mereka bukan seperti kelompok simbolik tetapi dengan melakukan menggunakan metode substantif bahkan mereka berkonsensus dengan berbagai pihak yang berpotensi menghambat gerakannya. }, issn = {2548-4931}, pages = {33--50} doi = {10.14710/jiip.v3i1.3232}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3232} }
Refworks Citation Data :
Studi ini membahas gerakan Islam yang mengupayakan pelibatan negara untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam melalui kebijakan formal. Mekanisme gerakan sosial dipilih sebagai langkah untuk mencapai tujuannya bukan karena terputusnya relasi antara masyarakat dengan negara, namun karena pola relasi tersebut tidak berhasil menjadi saluran formal yang efektif untuk masuknya aspirasi Syariat Islam kedalam institusi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan alasan kondisi masyarakat yang tengah mengalami perubahan dari kondisi masyarakat namun disisi lain terjadi penguatan kekuatan Islam Simbolik berasal dari pesantren yang biasanya substantif dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergulatan Islam Simbolik. Pada level masyarakat, kelompok Islam simbolik ini berhasil melakukan mobilisasi belief atau sistem keyakinan masyarakat untuk menguatkan pemahaman keislaman yang holistik. Pada level intermediary, kelompok Islam Simbolik ini berhasil melakukan kesepakatan dengan partai politik dengan menawarkan dukungan suara, untuk memastikan bahwa partai politik dapat mengakomodasi kepentingan mereka di lingkup legislasi dan penganggaran. Selain itu, dalam mencapai tujuannya, Islam simbolik melakukan strategi dengan mencitrakan diri mereka bukan seperti kelompok simbolik tetapi dengan melakukan menggunakan metode substantif bahkan mereka berkonsensus dengan berbagai pihak yang berpotensi menghambat gerakannya.
Article Metrics:
Last update:
Dengan ini, penulis menyadari bahwa artikel yang dikirim dan kemudian diterima untuk publikasi, maka hak cipta dari artikel tersebut akan diberikan kepada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro selaku penerbit jurnal.
Hak cipta ini mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro dan para editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Sedangkan untuk isi artikel dan iklan yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif masing-masing penulis dan pengiklan.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats