DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21904

Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998-2021

*Dzaky Yusuf Muhammad  -  Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1 Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
Bayu Dardias Kurniadi orcid  -  Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No.1 Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
Open Access Copyright 2024 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract

Beras menjadi diskursus utama dalam pangan masyarakat Indonesia setelah melalui proses diskursif yang didorong  Orde Baru yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan melanggengkan kekuasaan dengan menghadirkannya secara masif dan murah. Berkat proses tersebut beras mendapat fungsi strategis yang dapat memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai beras sebagai komoditas strategis dengan pendekatan Genealogi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil  penelitian menunjukkan kebijakan beras dipengaruhi oleh diskursus-diskursus penting yang pemerintah percaya dapat memenuhi tujuan dari kebijakan beras. Pada 1998-2001 besar dipengaruhi oleh diskursus liberal sebagai kondisi dari bantuan ekonomi dari IMF, pada 2001-2004 kebijakan beras mengalami mengurangi pengaruh liberal sedikit demi sedikit ditandai dengan penghentian bantuan dari IMF yang dipengaruhi oleh sentimen nasional serta pelarangan impor beras. Pada 2004-2014 kebijakan beras berupaya untuk memperkuat sektor produksi dan condong pada diskursus liberal dengan pembukaan keran impor. Untuk 2014-2021 kebijakan beras mengalami kebijakan proteksionis yang populis dengan hambatan tarif dan nontarif walaupun pada akhirnya pemerintah berusaha lebih membuka diri ke pasar bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan dan lebih terbuka untuk melakukan impor.

Fulltext View|Download
Keywords: Beras; Kebijakan; Genealogi; Indonesia

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998-2021 Analisis Kebijakan Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam Mengatasi Kekerasan di Kota Binjai More recent articles
  1. Amanta, F. (2021). Biaya Hambatan Non-Tarif pada Perdagangan Pangan dan Pertanian di Indonesia (Issue 36). https://doi.org/10.35497/345259
  2. Andrean, W. F. (2018). Masa Pemerintahan BJ Habibie: Reformasi Ekonomi Atasi Krisi. Indonesiabaik.Id. https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis
  3. Asrun, M. (2015). Monopoli BULOG pada Masa Orde Baru (1st ed.). Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik
  4. Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. Centre for Strategic and International Studies, 02, 1–16. https://www.csis.or.id/publication/perjalanan-reformasi-ekonomi-indonesia-1997-2016/
  5. Cakranegara, J. J. S. (2022). Diversitas Pangan Pokok Dalam Sejarah Kebijakan Pangan Di Indonesia. Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya, 6(1), 17–40. https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.283
  6. Crowley, U. Ú. (2009). Genealogy Method. In International Encyclopedia of Human Geography (1st ed., pp. 341–344). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00443-0
  7. Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855
  8. Garland, D. (2014). What is a “history of the present”? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions. Punishment & Society, 16(4), 365–384. https://doi.org/10.117/1462474514541711
  9. Hakim, J. (2016). RELASI KEKUASAAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KEBIJAKAN PANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO – JUSUF KALLA. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2625
  10. Hermawan, I. (2016). Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN (Indonesia’s Rice Policy and ASEAN Food Solidarity). Politica, 7(1), 102–120. https://doi.org/10.22212/jp.v7i1.1119
  11. Iftina, H. D. (2019). Rice Policy Analysis in Indonesia : Then and Now. June 2019, 1–18. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25616.84482
  12. Inpres No. 01 Tahun 2008. (2008). Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan
  13. Inpres No. 02 Tahun 2005. (2005). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan (pp. 1–3). https://peraturan.go.id/id/inpres-no-2-tahun-2005
  14. Inpres No. 03 Tahun 2007. (2007). INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  15. Inpres No. 03 Tahun 2012. (2012). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. In Presiden Republik Indonesia (Issue 1, pp. 1–5)
  16. Inpres No. 05 Tahun 2011. (2011). Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapai Kondisi Iklim Ekstrim. http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/04/19/i/n/inpres_no.05-2011.pdf
  17. Inpres No. 07 Tahun 2009. (2009). Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tetang Kebijakan Perberasan
  18. Inpres No. 09 Tahun 2002. (2002). Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan kebijakan Perberasan (pp. 1–4). jdih.setkab.go.id : 4 hlm
  19. Inpres No.13 Tahun 2005. (2005). INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN
  20. Isnawati, D. (2022). Analisis Permintaan Bahan Pokok Beras Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation, 2(1), 1–10. https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/142
  21. Jannah, S. M. (2018). Belajar dari Zaman SBY Harga Pangan Stabil Berkat Impor Beras. Detikfinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4211703/belajar-dari-zaman-sby-harga-pangan-stabil-berkat-impor-beras
  22. Kementerian Pertanian RI. (2010). Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009) (1st ed.). Kementerian Pertanian
  23. Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 137. https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.135-156
  24. Mamoriska, S. (2021). Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional (Repositioning of BULOG in The Formation Plan of National Food Agency ). JURNAL PANGAN, 29(3), 221–242. https://doi.org/10.33964/jp.v29i3.528
  25. Mariyono, J. (2014). Rice production in Indonesia: policy and performance. Asia Pacific Journal of Public Administration, 36(2), 123–134. https://doi.org/10.1080/23276665.2014.911489
  26. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). QUALITATIVE RESEARCH A Guide to Design and Implementation Fourth Edition (4th ed.). John Wiley & Sons
  27. Nugroho, W. B. (2018). SOCIAL CONSTRUCTION OF GREEN REVOLUTION IN THE ORDE BARU. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 12(1), 54. https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04
  28. Patunru, A. (2018). Rising Economic Nationalism in Indonesia. Southeast Asian Economies, 35(3), 335–354. https://doi.org/10.1355/ae35-3b
  29. Patunru, A., & Ilman, A. (2020). Political Economy of Rice Policy in Indonesia: Perspective on the ASEAN Economic Community. In Center for Indonesian Policy Studies (Issue 6). https://doi.org/10.35497/296887
  30. Perdagangan, M. (2009). PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TANTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS. (Vol. 2, Issue 5, p. 255). ???
  31. Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2018). THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2(1), 65–84. https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i1.35
  32. Permendag No. 01 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. BN 2018/NO 5 KEMENDAG.GO.ID : 28 HLM
  33. Permendag No. 06/M-DAG/PER/2/2012. (2012). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/2 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008
  34. Permendag No. 103 Tahun 2015. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (pp. 1–32). JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 30 HLM. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129016/permendag-no-103m-dagper122015-tahun-2015
  35. Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008. (2008). Permendag Nomor 12 Tahun 2008.pdf. Kementerian Perdagangan RI
  36. Permendag No. 19 Tahun 2014. (2014). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (pp. 1–24). https://peraturan.bpk.go.id/Details/129076/permendag-no-19m-dagper32014-tahun-2014
  37. Permendag No. 19 Tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (pp. 1–407). BN.2021/No.298, peraturan.go.id: 50 hlm. https://peraturan.bpk.go.id/Details/204854/permendag-no-19-tahun-2021
  38. Permendag No. 20 tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (pp. 1–694). BN.2021/No.299, peraturan.go.id: 60 hlm. https://peraturan.bpk.go.id/Details/204857/permendag-no-20-tahun-2021
  39. Perpres No. 48 Tahun 2016. (2016). Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40954/perpres-no-48-tahun-2016
  40. Perpres No. 66 Tahun 2021. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (pp. 1–20). LN.2021/No.162, jdih.setneg.go.id : 20 hlm. https://peraturan.bpk.go.id/Details/175819/perpres-no-66-tahun-2021
  41. PP No. 07 Tahun 2003. (2003). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (pp. 1–28). https://peraturan.bpk.go.id/Details/52107/pp-no-7-tahun-2003
  42. Pranowo, Y. (2018). Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan. MELINTAS, 33(1), 52–69. https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2954.52-69
  43. Pudjiastuti, A. Q., Arisena, G. M. K., & Krisnandika, A. A. K. (2021). Rice Import Development in Indonesia. SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian, 15(2), 390. https://doi.org/10.24843/SOCA.2021.v15.i02.p14
  44. Purwaatmoko, S. (2015). Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan (Studi Kasus: Era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, serta Era Pemerintahan Pertama SBY). Insignia, 2(1), 54–76. https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.01.452
  45. Purwanto, A. (2017). Inilah Bukti Sukses Kebijakan Restrukturisasi era Gus Dur. https://www.kedaipena.com/inilah-bukti-sukses-kebijakan-restrukturisasi-era-gus-dur/
  46. Raffnsøe, S., Gudmand-Høyer, M., & Thaning, M. S. (2016). Michel Foucault: A Research Companion (1st ed.). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137351029
  47. Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017). Reformasi Kebijakan Beras : Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia. https://doi.org/10.35497/271867
  48. Sari, E. V. (2014). Warisan Masalah Pangan SBY untuk Jokowi. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082500-99-6880/warisan-masalah-pangan-sby-untuk-jokowi
  49. Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science, 6(1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555
  50. Setiaji, H. (2020). Jokowi Janji Setop Impor Pangan Sejak 2014, Nyatanya? https://www.cnbcindonesia.com/news/20200114095301-4-129777/jokowi-janji-setop-impor-pangan-sejak-2014-nyatanya
  51. Setkab RI. (2015). Tidak Ingin Impor Beras , Presiden Jokowi Ajak Petani Semangat Berproduksi. https://setkab.go.id/tidak-ingin-impor-beras-presiden-jokowi-ajak-petani-semangat-berproduksi/
  52. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(July), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
  53. Suryana, A. (2014). DINAMIKA KETAHANAN PANGAN INDONESIA TAHUN 2000-2014. Diskusi Panel Refleksi 12 Tahun Ketahanan Pangan Indonesia Diselenggarakan PP PERHEPI Jakarta, 2 Oktober 2014, 1–45
  54. Suryana, C. (2007). Pengolahan dan analisis departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 46
  55. Susilo, E. (2013). PERAN KOPERASI AGRIBISNIS DALAM KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 10(1), 95–104. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v10i1.28
  56. Tim Redaksi CNBC Indonesia. (2022). Wow .. Bisa Atur Impor , Begini Saktinya Badan Pangan Nasional. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222112743-4-317256/wow-bisa-atur-impor-begini-saktinya-badan-pangan-nasional
  57. Vinita, T. (2012). Implikasi Letter of Intent Imf Dalam Kebijakan Impor Beras Indonesia (2004-2010) [Universitas Indonesia]. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20300574&lokasi=lokal
  58. Ya’kub, A. (2011). Untung Cepat dengan Impor Beras. 1–7
  59. Yasmin, P. A. (2019). Janji Swasembada Pangan Jokowi : Tidak Impor Beras hingga Daging. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4429805/janji-swasembada-pangan-jokowi-tidak-impor-beras-hingga-daging
  60. Yuniarti. (2015). Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka WTO. Transnasional, 6(2), 1647–1661. https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2707/2655

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.