skip to main content

Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua

*Dafrin Muksiin  -  Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, Indonesia
Sahrail Robo  -  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamena, Indonesia
Ahmad Rizali Pawane  -  Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Amal Ilmiah YAPIS Wamen, Indonesia
Sahrul Pora  -  Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiya Yogyakarta, Indonesia
Open Access Copyright 2021 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Dimana menurut John W. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni  kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.

Fulltext View|Download

Article Metrics:

  1. Agustino, L. E. O. (2020). Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 37, 86–104
  2. Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020, (97)
  3. Badan Pusat Statistik. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020, (16), 1–12
  4. BBC News Indonesia. (2019). Wacana pemekaran wilayah Papua Selatan: “Hanya akan memperpanjang masalah.” Diakses 21 Juni 2021, dari bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50245129, 50245129
  5. Brata, A. G. (2016). Pemekaran Daerah di Papua : Kesejahteraan Masyarakat vs . Kepentingan Elit Pemekaran Daerah di Papua : Kesejahteraan Masyarakat vs . Kepentingan Elit
  6. Cornelys Lay. (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  7. Dafrin Muksin & Sahrail Robo. (2021). DAMPAK SENGKETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA TERHADAP PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI DESA BOBANEIGO, 6(42), 143–155
  8. Diki Suherman et al. (2021). Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan. … : Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 60–87. Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/11197
  9. Evana, E., & Tarmizi, R. (2019). Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia, 04(September), 181–185
  10. Harmantyo, D. (2010). PEMEKARAN DAERAH DAN KONFLIK KERUANGAN Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA of Science Series, 11(1), 16–22. https://doi.org/10.7454/mss.v11i1.220
  11. I Ngurah Suryawan. (2020). Siasat Elite Mencuri Kuasa, Dinamika Pemekaran Daerah di Papua. Basabasi
  12. John W. Creswell. (2013). Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan Mixed (Edisi Keti). Yogyakarta
  13. Kompas.com. (2019a). Mendagri Sebut Usulan Pemekaran Papua dan Papua Barat Tak Terhambat Moratorium. Diakses 21 Juni 2021, dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/13241991/mendagri-sebut- usulan-pemekaran-papua-dan-papua-barat-tak-terhambat, 6
  14. Kompas.com. (2019b). Polemik Pemekaran Tanah Papua, dari Konflik Sosial hingga Anggaran. Diakses 21 Juni, dari kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/18180491/polemik-pemekaran-tanah-papua-dari- konflik-sosial-hingga-anggaran?page=all, 18180491
  15. Kompas.com. (2019c). Rencana Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Aspirasi Siapa? Diakses 21 Juni 2021, dari kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/09190001/rencana-pemekaran-wilayah-papua-selatan- aspirasi-siapa-?page=all, 9190001
  16. Muksin, D., Purwaningsih2, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969, 4(2), 133–144
  17. Muqoyyidin, A. (2013). Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 287–310
  18. Nunik Retno Herawati. (2011). PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA, 2(7), 57
  19. Pratikno. (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  20. Qodir, Z., & Sulaksono, T. (2012). Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, 1–54
  21. R. Siti Zuhro. (2015). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia, 1–28
  22. Republika.co.id. (n.d.). Pengamat: Wacana Pemekaran Papua Harus Dalam Konteks Otsus. Diakses 21 Juni 2021, dar republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/q6txd0428/pengamat-wacana-pemekaran-papua-harus-dalam- konteks-otsus, 428
  23. Republika.co.id. (2019). Pemekaran Papua Disebut akan Picu Kecemburuan Daerah lain. Diakses 21 Juni 2021, dari republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/q0dwoz318/pemekaran-papua-disebut-akan-picu- kecemburuan-daerah-lain, 2021
  24. Riwanto Tirtosudarmo. (2007). PARADIGMA DALAM KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI INDONESIA: SEBUAH KRITIK TERHADAP DOMINASI PUBLIC ADMINISTRATION SCHOOL, 10(38), 1–5
  25. Saputra, A. A., & Al-Hamdi, R. (2020). Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11(2), 163–182. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.163-182
  26. Suryawan, I. N. (2011). Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(2), 140–153. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/12338430/JSP_NOVEMBER_2011_setelah_revisi_%281%29.pdf?response-content-disposition=inline%3B filename%3DRedefinisi_Perbatasan_dan_Keamanan_di_As.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOW

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2021-11-30 07:18:24

No citation recorded.