BibTex Citation Data :
@article{JIIP11475, author = {Andhi Bahtiar and Agus Purwadianto and Vishnu Juwono}, title = {Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19}, journal = {JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan}, volume = {6}, number = {2}, year = {2021}, keywords = {BIN; Intelijen Negara; Covid-19; Keamanan Nasional}, abstract = { Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat. }, issn = {2548-4931}, pages = {178--192} doi = {10.14710/jiip.v6i2.11475}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/11475} }
Refworks Citation Data :
Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
Article Metrics:
Last update:
Dengan ini, penulis menyadari bahwa artikel yang dikirim dan kemudian diterima untuk publikasi, maka hak cipta dari artikel tersebut akan diberikan kepada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro selaku penerbit jurnal.
Hak cipta ini mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro dan para editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Sedangkan untuk isi artikel dan iklan yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif masing-masing penulis dan pengiklan.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats