Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law

*Agnes Fitryantica  -  Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Indonesia
Published: 14 Dec 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 4148 6373

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, ada 42 ribu Presiden Joko widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia.  Dampaknya banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Sehingga memerlukan konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum perundang-undangan dari common law:omnibus law sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi. Implementasi Konsep omnibus law di Indonesia hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bentuknya Undang-Undang bukan Undang-Undang Pokok, tetapi Undang-Undang yang setara dengan Undang-Undang lain yang seluruh atau sebagian ketentuannya diubah atau dihapus dengan membuat norma baru.

 

Keywords
Harmonisasi, Peraturan Perundang-undangan, Omnibus Law.  

Article Metrics:

  1. BUKU:
  2. Asian Development Bank, Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki iklim investasi di Indonesia, (Asian Development bank, 2005), hal. 9.
  3. Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).
  4. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2016)
  5. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
  6. Mitch Fifield, Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015.
  7. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat& Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1981)
  8. JURNAL:
  9. Bedner, Adrian. Indonesia Legal Scholarship and Jurisprundence as an Obstacle for Transpalanting Legal Instituions, Hague Journal of the Rules of Law 5 (2013).
  10. Firman Freaddy Busroh, “Konseptualitas Omnibur Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017).
  11. Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No. 1, April 2017
  12. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi (Kemudahan Berusaha)
  13. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
  14. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  16. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  17. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , LN Tahun 2007 Nomor 85.
  18. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790.
  19. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, LN Tahun 2017 Nomor 95, TLN, 6051, bagian menimbang huruf a.
  20. Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587, Pasal 409.
  21. INTERNET:
  22. Agustiyanti, Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global, Selasa, 24/10/2017, diakses pada tanggal 25 November 2019
  23. David E. Birenbaum, “The Omnibus Trade Act Of 1988: Trade Law Dialectics”, , diakses pada tanggal 24 November 2019.
  24. Dewan Perwakilan Rakyat, Skema ‘Omnibus Law’ Sangat Sektoral, http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26322/t/Skema+%E2%80%98Omnibusw%E2%80%99+Sangat+Sektoral, 4 November 2019.
  25. FNH, “Menimbang Konsepsi Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/, diakses 24 November 2019, 17.09.
  26. Mitch Fifield, Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Bill 2015, , diakses pada tanggal 24 November 2019.
  27. Mochamad Januar Rizki, 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law, Senin, 14 Oktober 2019, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/, diakses pada jam 00:16 tanggal 14 November 2019.
  28. Naskah akademik siap, omnibus law perizinan sudah dikirim ke Presiden,https://nasional.kontan.co.id/news/naskah-akademik-siap-omnibus-law-perizinan-sudah-dikirim-ke-presiden, 8 Oktober 2019 / 20:21 WIB, diakses pada tanggal 25 November 2019.
  29. Transportation Equity Act For The 21st Century”, , diakses pada tanggal 24 November 2019.