BibTex Citation Data :
@article{LDJR16070, author = {Rizqi Mely Trimiyati and Mitro Subroto}, title = {Program Asimilasi Dan Integrasi Kepada Anak Didik Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo)}, journal = {Law, Development and Justice Review}, volume = {5}, number = {1}, year = {2022}, keywords = {}, abstract = { Efforts tried by the Indonesian government in carrying out the handling of Covid-19 widely. As one of the implementations that are being tried to prevent the formation of the spread of Covid-19, which is being tried by the Child Special Guidance Agency (LPKA). The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Second Substitution of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Provisions and Methods for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Liability and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Deterring and Overcoming the Spread of Covid-19. The issuance of regulations This creates pros and cons between the community. In this case, people are worried about the increase in the crime rate. The implementation of Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute as many as 9 correctional students as of January 2022, in its implementation has negative and positive consequences. The provision of assimilation and integration programs at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute has succeeded in reducing overcrowding, saving pay and increasing children's productivity. Keywords: Assimilation; Integration; Correctional Students Abstrak Upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikeluarkannya peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Adanya dikeluarkannya peraturan tersebut mengakitabkan pro dan kontra diantara masyarakat. Dimanya masyarakat timbul rasa khawair akan meningkatnya angka kriminalitas. Pelakasnaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak didik pemasyarakatan per Januari 2022, dalam pelaksanaannya mempunyai akibat negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut. Pemberian program asimilasi serta integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, sukses kurangi kepadatan, mengirit bayaran dan tingkatkan produktivitas anak. Kata Kunci: A similasi; I ntegrasi; A nak D idik P emasyarakatan }, issn = {2655-1942}, pages = {74--88} doi = {10.14710/ldjr.v5i1.16070}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/16070} }
Refworks Citation Data :
Efforts tried by the Indonesian government in carrying out the handling of Covid-19 widely. As one of the implementations that are being tried to prevent the formation of the spread of Covid-19, which is being tried by the Child Special Guidance Agency (LPKA). The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Second Substitution of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Provisions and Methods for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Liability and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Deterring and Overcoming the Spread of Covid-19. The issuance of regulations This creates pros and cons between the community. In this case, people are worried about the increase in the crime rate. The implementation of Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute as many as 9 correctional students as of January 2022, in its implementation has negative and positive consequences. The provision of assimilation and integration programs at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute has succeeded in reducing overcrowding, saving pay and increasing children's productivity.
Keywords: Assimilation; Integration; Correctional Students
Abstrak
Upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikeluarkannya peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Adanya dikeluarkannya peraturan tersebut mengakitabkan pro dan kontra diantara masyarakat. Dimanya masyarakat timbul rasa khawair akan meningkatnya angka kriminalitas. Pelakasnaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak didik pemasyarakatan per Januari 2022, dalam pelaksanaannya mempunyai akibat negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut. Pemberian program asimilasi serta integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, sukses kurangi kepadatan, mengirit bayaran dan tingkatkan produktivitas anak.
Kata Kunci: Asimilasi; Integrasi; Anak Didik Pemasyarakatan
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)
Diterbitkan Oleh:
Diponegoro Law Firm, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan DPC PERADI Semarang.
DLF, Gedung PKM Lt. 1. Jl. A. Suroyo, Gd Prof. Purwahid Patrik, Tembalang-Semarang
Email: diponegorolawfirm@live.undip.ac.id Telp. 024-76918201 Fax. 024-76918206 View My Stats