DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15

Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan

*Imam Subaweh Arifin  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Umi Rozah  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Anak adalah modal utama bagi bangsa di masa depan, oleh karenanya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Kualitas suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normative (Normative Law Research) dengan pendekan konseptual (Conseptual Approach). Peneliitian menunjukan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia perlu didiskusikan kembali dan diperbaharui kembali dengan melakukan studi perbandingan negara lain. Hal ini akan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kebijakan Konsep Doli Incapax dalam KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 35 Tahun 2014 masih banyak terdepat kelemahan, yakni terkait sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan dalam perkembangannya kedepan dapat diperoleh perlindungan hak serta kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Fulltext View|Download
Keywords: Anak; Pidana; Doli Incapax

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak More recent articles
  1. Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Media Hukum, Vol.21, (No.1), p.5
  2. Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.2), pp.163-174
  3. Fitri, Anissa Nur., Riana, Agus Wahyudi., & Fedryansyah, Muhammad. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.2, (No.1) .p. 1
  4. Fitz-Gibbon, Kate and O’Brien, Wendy. (2019). A child’s capacity to commit crime: Examining the operation of doli incapax in Victoria (Australia). International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol.8, (No.1), pp.18-33
  5. Haling, Syamsu., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, (No.2), pp.361-378
  6. Harahap, Halim P. (2014). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UNNES Law Journal, Vol.3, (No.1), pp.10-19
  7. Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial, Vol.6, (No.1), pp.64-79
  8. Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Equality, Vol.13, (No.1), pp. 96-108
  9. Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, (No.2), pp.171-181
  10. Mathews, B. (2000), Children’s Criminal responsibility In Australia: Some Legal, Psychological and Human Rightss Issues. Australia & New Zealand Journal of Law & Education, Vol.5, (No.2), pp. 27-45
  11. Mayasari, Dian. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 (No.3), pp. 385-400
  12. Purwati, Ani., & Alam, Arief Syahrul. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. De jure; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.7,(No.2), pp.179-190
  13. Prameswari, Z. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Yuridika, Vol.32, (No.1), pp.167-187
  14. Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Arena Hukum, Vol.6, (No.3), pp. 394-407
  15. Rochaeti, N. (2008). Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Jilid.37, (No.4), pp.1-15
  16. Sosiawan, Ulang M. (2016). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, (No.4), pp. 425-438
  17. Anwari, H. (2008). Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan. UNICEF and AIHRC
  18. Arief, Barda N. (2016). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
  19. Arief, Barda N. (2008) Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister
  20. Arief, Barda N. (2007). Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister
  21. Arief, Barda N. (2001). Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
  22. Henkes, B. (2000). The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer Soviet Union. Hungary: Constitutional & Legal Policy Institute
  23. Marzuki, Peter M. (2010). Penelitian Hukum, Cet. Ke 6. Jakarta: Kencana
  24. Edwards, J. (2016) Violence at Malmsbury Youth Justice Centre prompts government ‘crackdown’ on rioting teens. Retrieved from https://www.abc.net.au/news/2016-10-24/violence-at-victorian-youth-justicecentre-prompts-investigation/7958582
  25. Halim, D. (2019). Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual. Retrieved from https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all
  26. Miletic, D. (2015). Children languishing on remand ‘scandalous’: Child commissioner. Retrieved from https://www.theage.com.au/national/victoria/children-languishing-on-remand-scandalous-child-commissioner-20150818-gj1hek.html
  27. Shiddiq, M. (2020). Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dilaporkan ke KPAI. Retrieved from https://www.gresnews.com/mobile/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/
  28. Richards, Kelly., & Renshaw, Lauren. (2013). Bail and remand for young people in Australia: A national research project. Retrieved from https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp125

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.