Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Secara khusus bertujuan untuk: pertama, Apakah yang menjadi dasar pengaturan dari Pemutusan Hubungan Kerja, kedua, perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak. Metode Penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki dasar pengaturan yang terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai cara-cara guna melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki berbagai macam alasan yang terkandung didalamnya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan dan sudah sangat jelas, kecuali keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan, sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Article Metrics:
- Aisha, Berliana D. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama. Jurist- Diction Law Journal, Vol.2, (No.1), pp.63-76
- Budijanto, Oki W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, (No.3), p.396
- Eriza, N. (2016). Tanggung Jawab Ganti Rugi Atas Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak Terhadap PEkerja oleh PT. Sucofindo Episi Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 3, (No.2), pp.1-12
- Fahrurrozi, M. (2018). Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Antara PT. Indah Kiat Dengan Tenga Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003. JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol.5, (No. 2), p.11
- Maulinda, Rizka., & Dahlan, M.Nur Rasyid. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian KErja pada PT. IU. Kanun; Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18, (No.3), pp.337-351
- Prabowo, Adhi S. (2020). Politik Hukum Omnibus Law. Jurnal Pamator, Vol.12, (No.1), p.4
- Putra, Ferdy D. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid. Media Iuris, Vol.3, (No.2), p.138
- Putri, Ayu Ratna Hari., Sonhaji., & Solechan. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Effisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang. Diponegoro Law Review, Vol.5, (No.2), p.6
- Sahetapy, Prilly P. (2020). Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4, (No.1), p.271
- Suhartoyo. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol.43, (No.4), p.477
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, (No.2), p.329
- Sonhaji. (2019). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja. Administrative Law & Governance Journal, Vol.2, (No.1), p.61
- Zulhartati, S. (2010). Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol.1, (No.1), p.78
- Akdogan, A. (2009). The Effects of Organizational Downsizing and Layoffs on Organizational Commitment: A Field Reaserch, The Journal of American Academy of Business (Cambridge), Vol.14, (No.2), p.337
- Flanagan, David J., & O’Shaughnessy, K.C. (2005). The Effect of Layyoffs on Firm Reputation. Journal of Management, Vol.31, Issue 2, p. 448
- Ramlall, Sunil J. (2014). Layoffs, Coping, and Commitment: Impact of Layoffs on Employess and Strategies Used in Coping with Layoffs. Journal of Management and Strategy, Vol.5, (No.2), p.26
- TESIS
- Tumeleng, Elisa Kurniawati S. (2017). Perlindungan Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Sepihak di PT. Bangun Wenang Beverages Company (BWBC). Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Asikin, Z. (2006). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darwan, P. (2000). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya
- Djumialdji, F.X. (2005). Perjanjian Kerja. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hardjoprajitno, Purbadi., Saefulloh., & Wahyuni, Purwaningdyah Murti. (2014). Hukum Ketenagakerjaan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Husni, L. (2006). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, S. (2011). Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sampara, S. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media
- Arnani, M. (2020). Beda Aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan OmnibusLaw CIpta Kerja. Retrieved from https://www.kompas. com/tren/read/2020/10/06/183000165/beda-aturan-phk-di-uu-ketenagakerjaan-dan-omnibus-law-cipta-kerja?page=all
- Yahya, Achmad N. (2020). Dari Kontrak Seumur Hidup Hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja Yang Jadi Sorotan Buruh. Retrieved from https://nasional.kompas.com/ read/2020/10/07/06503791/dari-kontrak-seumur-hidup-hingga-phk-sepihak-ini-8-poin-uu-cipta-kerja-yang?page=all
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Last update:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
- duplicate all or part of the published material for use by the author himself as a classroom instruction or verbal presentation material in various forums;
- reusing part or all of the material as a compilation material for author's work;
- make copies of published material to be distributed within the institute where the author works.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
