Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution
Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai cyber prostitution sudah semakin tegas karena dalam pengaturan di negara Swedia, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya PSK saja tetapi pemakai jasa tersebut juga dapat dipidana. Sedangkan dalam RUU KUHP sudah terjadi perluasan dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok.
Article Metrics:
- Anindia, Islamia Ayu., & Sularto, RB. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Sebagai Pemabaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, (No.1), p.19
- Herman. (2017). Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. Jurisprudentie Journal, Vol.4, (No.2), p.132
- Juita, Subaidah Ratna., Triwati, Ani., & Abib, Agus Saiful. (2016). Reformulasi Pertanggung jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, (No.1), pp.146-158
- Karangora, Maria., Pudjiono, Bambang., Windradi, Fitri., & Mafazi, Agung. (2019). Prostitusi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Transparansi Hukum, Vol.2, (No.2), pp.91-92
- Krimiyarsi. (2015). Criminal Law Enforcement of Cyber Porn / Cyber Sex in Order to Fighting Crime in Indonesia. International Journal of f Business, Economics and Law, Vol.8, (Issue4), pp.96-103
- Laksono, Puji., & Magfirani, Riska. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3, (No.1), p.52
- Madjid, Dinda Zuliani., Meilindari, Anastasia., Handayani, Lilik., Agustinus, Eko., & Maulana, Agi Febri. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). Law Research Review Quarterly, Vol.5, (Issue2), pp.201-232
- Nanik, Suhar., Kamto, Sanggar., & Yulianti, Yayuk. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Wacana, Vol.15, (No.4), p.23
- Pratiwi, A. (2013). Kajian Terhadap Prostitusi Cyber dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Vol.1, (No.1), pp.1-16
- Rhiza, Alvionita., & Dyah, Pramsethi. (2013). Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia. Jurnal Recidive, Vol.3, (No.2), p.308
- Saputra, Dadin E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Vol.9, (No.2), p.278
- Sevrina, Gea I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. Law and Justice, Vol.5, (No.1), p.24
- Tambunan, Susi H. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Cyber Prostitution dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Kertha Wicara, Vol.3, (No.2), pp.1-5
- Warisman. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Pelacuran dalam Dunia Maya (Cyber Prostitution) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Wahana Inovasi, Vol.4, (No.1), p.206
- Wijaya, Jonathan S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jurist-Diction, Vol.3, (No.6), p.2254
- Wongso, R. (2016). Kejahatan Siber Berbasis Prostitusi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Privatum, Vol.4, (No.4), p.66
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Ahkam, Vol.16, (No.2), p.187
- Arief, Barda N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana
- Arief, Barda N. (2012). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Setiady, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta
- Hartanto, Dwiyana A. (2015). Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. In Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi (p.54). Kudus: Universitas Muria Kudus
- Astuti, L. (2015). Kebijakan Formulasi tentang Cyber Sex yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Universitas Islam Indonesia
- Silaban, P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi melalui Media Sosial Facebook. Universitas Diponegoro
- Kurniawan, S. (2020). KPAI: Enam kasus sepanjang 2020, ada korban prostitusi online. Retrieved from https://elshinta.com/news/198365/2020/01/28/kpai-enam-kasus-sepanjang-2020-ada-korban-prostitusi-online%C2%A0
Last update:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
- duplicate all or part of the published material for use by the author himself as a classroom instruction or verbal presentation material in various forums;
- reusing part or all of the material as a compilation material for author's work;
- make copies of published material to be distributed within the institute where the author works.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
