DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318

Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

*Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Farid Ibrahim  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Adissya Mega Christia  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Agenda Pilihan Kepala Daerah  telah menjadi wujud nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilaksanakan secara demokratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai pandangan dalam memaknai maksud dari sistem dan mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara, terutama sila keempat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pernah melaksanakan sistem Pilkada secara langsung dan tidak langsung, serta ditemukan pula adanya bentuk koherensi dari pemaknaan Demokrasi Pancasila. Sistem Pilkada di Indonesia yang dapat dimaknai secara filosofis maupun harfiah dengan maksud yang berbeda. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.
Fulltext View|Download
Keywords: Pilihan Kepala Daerah;Demokrasi; Pancasila.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi) Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila More recent articles
  1. Asmaroini, Ambiro P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (No. 1), pp. 50–64
  2. Fossati, Diego., Aspinall, Edward., Muhtadi, Burhanuddin., & Warburton, Eve. (2020). Ideological Representation In Clientelistic Democracies: The Indonesian Case. Electoral Studies, Vol. 63, (No. 1), pp. 1-12
  3. Gumbira, Jamal Wiwoho Seno W. (2019). The Implication of The Globalization on The Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 6, (No. 2), pp. 361–378
  4. Hardjalouka, L. (2015). Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme di Negara Lainnya. Rechtsvinding, Vol. 4, (No. 1), pp. 59–83
  5. HSB, Ali M. (2016). Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, (No. 3), pp. 227-234
  6. Huda, Muhammad C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, Vol. 1, (No. 1), pp. 78–99
  7. Jhoner, F. (2018). Pancasila: 5 Ways of Life for Indonesian People. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, Vol. 5, (No. 1), pp. 19–23
  8. Kirom, S. (2011). Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. Jurnal Filsafat, Vol. 21, (No. 2), pp. 99–117
  9. Michael, T. (2020). They Are Re-Governmental Forms Democracy in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 5, (No. 5), pp. 185-194
  10. Muhaimin, H. (2013). Indonesia Now: Between Pancasila and Crisis of Democracy in Indonesia. International Journal for Public Management and Public Development, Vol. 1, (No.1), pp. 22-37
  11. Mulyadi, D. (2018). Concurrent Regional Elections Phenomenon As a Political Recruitment in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.18, (No.1),pp.87-92. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.843
  12. Mulyadi, Dedi., & Utami, Tanti Kirana. (2017). The Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia. International Journal of Nusantara Islam, Vol. 5, (No. 1), pp. 97–106. https://doi.org/10.15575/ijni.v5i1.1054
  13. Setiawan, Wawan., Sukmadewi, Yudhitiya Dyah., & Caecia, Gaya. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 7, (No. 2), pp. 300–310
  14. Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. FIAT JUSTISIA, Vol. 8, (No.1), pp. 15–35
  15. Sudrajat, A. (2016) Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8, (No. 1), pp. 1-17
  16. Suparno, B. (2017). The Interpretation Of Democracy On Indonesians Regional Election. International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 6, (No. 8), pp. 26–30
  17. Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (No. 2), pp. 38–50
  18. Ulum, Muhammad B. (2019). How Democracy Is Election? Reassessing Article 18 (4) of the 1945 Constitution and Its Implication To the Regional Head Election in Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, (No. 2), pp. 315–332
  19. Yusdiyanto, Y. (2017). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. FIAT JUSTISIA, Vol.10, (No.2), pp.251-272, https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v10no2.623
  20. Agustino, L. (2009). Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  21. Gaffar, Janedjri M. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Pers
  22. Muladi (2007). Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila Dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Kemanan dalam Kumpulan Tulisan Memaknai Kembali Pancasila. Yogyakarta: Badan Penerbit UGM

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.