DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432

Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi

*Umi Rozah scopus publons  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Nashriana Nashriana  -  Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

How to cite (IEEE): U. Rozah, and N. Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 5, no. 3, pp. 411-432, Oct. 2023. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432
Citation Format:
Abstract

Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua koruptor membutuhkan sarana untuk menyembunyikan hasil korupsinya dengan cara mengalihkan hasil korupsinya melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk menerapkan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui proses peradilan pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan dalam aplikasi NCB di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian, dengan studi doktrinal yang sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian Pertama, pada kebijakan hukum pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil Tindak Pidana; Kedua, pada konteks filsafat pembenaran diterapkannya NCB mengacu pada asas crime doesn’t pay (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil keuntungan dari para koruptor. Kesimpulan dari artikel ini adalah NCB merupakan sarana non penal yang efektif untuk merampas aset yang dicuri/dikorupsi, dan dalam konteks filsafat NCB sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Fulltext View|Download
Keywords: Kebijakan Kriminal, Filsafat Pemidanaan, Non-Conviction Based, Korupsi

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid Di Era Liberalisasi Perdagangan Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri More recent articles
  1. Baldwin. G, (2003), The New Face of Money Laundering, Journal of Investment Compliance, Vol. 4 , Issue 1,Doi : http//doi.org/10.1108/15285810310812997
  2. Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, Vol.11, (No.2), p.347 DOI: dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262
  3. Thommandru, Abhisek., & Chakka, Benarji. (2023). Recalibrating the Banking Sector with Blockchain Technology for Effective Anti Money Laundering Compliances by Banks. Sustaibale Futures, Vol.5, December 2023. DOI: 10.1016./j.sftr.2023.100107
  4. Wibowo, A. (2022). Barriers and Solution to Cross Border Asset Recovery. Journal of Money Laundering Control, Vol. 26, (No. 4), pp.739–750. DOI: 10.1108/JMLC–01-2022-0022
  5. Rahman, Aspalella A. (2021). An analysis of the Forfeiture Regime Under The Anti-Money Laundering Law. Journal of Money Laundering Control, Vol.25, (No.1), pp.50-62 .DOI : 10.1108./JMLC -12-2020-0140
  6. Singh, Kishore., & Best, Peter. (2019). Anti Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity. International Journal of Accounting Information Systems, Vol.34, pp.1-18. DOI: http//doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001
  7. Kurniawan, Muhammad Rezza., & Pujiyono. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh PNS. Law Reform, Vol.14, (No.1),pp.115-131. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241
  8. Lukito, Anastasia S. (2020). Revealing the Ubexplained Wealth in Indonesian Corporation : A Revolutionary Pattern in Non-Conviction Based Assets Forfeiture. Journal of Financial Crime, Vol.27, Issue 1, pp.29-42. DOI: 10.1108/JFC-11-2018-0116
  9. Tiwari, Millind., Ferril, Jammie., Gepp, Adrian., & Kumar, Kuldeep. (2023). Factors Influencing The Choice of Technique to Launder Funds: The APPT Framework. Journal of Economic Criminology, Vol.1. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100006
  10. Priyatno, D. (2018). Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture For Recovering The Corruption Proceeds in Indonesia. Journal of Advance Research in Law dan Economics, Vol.9, (No.1), pp.219-233. https://doi.org/10.14505//jarle.v9.1(31).27
  11. Putri, Sylla Fania., Arvianti, Devina., Sari, Farelia Fidela WIdya., & Bhitrisyana, Maylafasya. (2022). Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern. Jurnal Anti Korupsi, Vol.12,(No.2),pp.30-45. https//doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813
  12. Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih. (2017). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan NCB Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.5, (No.1), pp.109-118. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352
  13. Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.5,(No.1),pp.85-102. https:// doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102
  14. Trinchera, T. (2020). Confiscation and Asset Recovery : Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime. Criminal Law Forum,Vol.31,(No.1),pp.49–79. DOI: 10.1007/s10609-020-09382-1
  15. Nugraha, Xavier., Katherina, Ave Maria Frisa., Agustin, Windy., & Pamungkas, Alip. (2019). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Majalah Hukum Nasional; Media Pembinaan dan Pembangunan Hukum, Vol.49, (No.1), pp.29-59. https://doi.org/10.33331/mhn.v49 i1.92
  16. Fauziah Ana., & Hamdani Fathul. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non – Conviction Based Concept in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021). Vol. 592. Atlantis Press SARL
  17. Asnawi., & Gunarto, Marcus Priyo. (2020). Penerapan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Terhadap Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia. Universitas Gadjah Mada
  18. Ancel, M. (1965). Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems. London: Roudlegde & Kegan Paul
  19. Arief, Barda N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Kencana
  20. Clifford, W. (1973). Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East. Tokyo: UNAFEI
  21. Hudson, Barbara A. (1996). Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory. Philadelphia: Open University Press
  22. Davies, L. (1995). Nest of Vipers. New York: Doubleday
  23. Jahja, Juni Sjafrien. (2012). Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Visi Media
  24. Miethe, Terance., & Lu, Hong. (2012). Punishment Philosophies and Types of Sanctions. Cambridge: Cambridge University Press
  25. Greenberg, Theodore S., Samuel, Linda M., Grant, Wingate., & Gray, Larissa. (2009). Stolen Assets Recovery A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington D.C: The World Bank
  26. Spohn, C. (2009). How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment. California: Sage Publications, Inc
  27. Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
  28. Wawan S, Jauh H. (2023). Pukat UGM Minta Johny G Plate Dijerat Pasal Pencucian Uang, Ini Alasannya. Retrieved from https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6725465/pukat-ugm-minta-johnny-g-plate-dijerat-pasal-pencucian-uang-ini-alasannya
  29. Tim detikNews. (2023). Rafael Alun Jadi Tersangka Pencucian Uang. Retrieved from https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6713086/rafael-alun-jadi-tersangka-pencucian-uang

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.