DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.537-549

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional

*Aksar Aksar  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Umar Dinata  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Ali Ismail Shaleh  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Fatimah Az-Zahra  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Ambarwati Ambarwati  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Mediana Putri  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Sertifikat ganda adalah hal yang sering terjadi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sehingga BPN Kota Pekanbaru perlu mengatur sebuah regulasi khusus menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi penerbitan sertifikat tanah sebagai hasil dari penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deduktif didukung dengan data primer yakni wawancara narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi sengketa sertifikat ganda pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sehingga perlu adanya sebuah konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan jalur alternative penyelesaian sengketa agar permasalahan agrarian dapat di akomodir oleh BPN Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat belum terlaksana sehingga urgensi untuk dilaksanakan agar menghindari sengketa pertanahan, dalam hal ini BPN dapat meregistrasi setiap surat yang di terbitkan sehingga lembaga memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi penerbitan sertifikat ganda di masa akan datang.

Fulltext View|Download
Keywords: Sertifikat Ganda; Sengketa; Badan Pertanahan Nasional
Funding: Hasil Penelitian Ini Didanai Oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tahun 2022. Penelitian Dilaksanakan Dalam Rangka Hibah Riset Muhammadiyah.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19 Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia) Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri More recent articles
  1. Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12,(No1),pp.1-17. https://ejurnalunsam. id/index.php/jhsk/article/view/8
  2. Ardani, Mira N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. Administrative Law and Governance Journal, Vol.2, (No3), pp. 476-492. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3. 476-492
  3. Hakimi, Azyzy., & Sadad, Abdul. (2018) Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pelayanan Administrasi Penerbitan Sertifikat Tanah. JOM FISIP UNRI,Vol.5,(No.01),pp.78-80. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/18388
  4. Baron, Jill S., Theobald, David M., & Fagre, Daniel. B. (2000). Management of land use conflicts in the United States Rocky Mountains. Mountain Research and Development, Vol.20,(No.1),pp.24-27. DOI: 10.1659/0276-4741(2000)020[0024:MOLUCI]2.0.CO;2
  5. Chandra, Rendra Onny F. (2020). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26,(No.3),pp.358-371. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5480
  6. Dewandaru, Prasetyo Aryo., Hastuti, Nanik Tri., & Wisnaeni, Fifiana. (2020). Penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda di badanpertanahannasional. Notarius,Vol.13, (No.1),pp.154-169. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170
  7. Krisnawati, Ferryani., & Kusumasari, Prosawita Ririh. (2022). Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Online Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol.24,(No.1),pp.38-49. https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.189
  8. Hertina., & Nurcahaya. (2016). Formalisasi Hukum Islam Di Propinsi Riau Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat. Jurnal Hukum Islam, Vol.16, (No.1),pp.1-27. http://dx.doi.org/10.24014/ hi.v16i1.2674
  9. Hipan, Nasrun., Nur, Nirwan Moh., & Djanggih, Hardianto. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. LAW REFORM,Vol.14,(No.2),pp.205-219. https: //doi.org/10.14710/jab. v%vi%i.20870
  10. Kartiwi, M. (2020). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. Res Nullius Law Journal, Vol.2, (No.1),pp.35-47. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2888
  11. Kurniati, N. (2016) "Mediasi-Arbitrase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. Sosiohumaniora; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.18., (No.3), pp.23-45. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008
  12. Kadek, Oldy Rosy., Mangku, Dewa Gede Sudika., & Yuliartini, Ni Putu. (2021). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review, Vol.2,(No.2),pp.155-166. https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207
  13. Ramli, Muh Rizal., Karim, Kairuddin., & Syahril, Muhammad Akbar Fhad. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. Julia; Jurnal Litigasi Amsir, Vol.9, (No.1), pp.18-25. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/53
  14. Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. Jurnal USM Law Review, Vol.2, (No.2),pp.174-187
  15. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269
  16. Novianti, Sri., & Maulida, Irma. (2020). Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Hukum Responsif, Vol.11, (No.1), pp.46-59. http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023
  17. Rampengan, S. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2,(No.4),pp.83–94. https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.904
  18. Shaleh, Ali., & Wisnaeni, Fifiana. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan UUD NRI 1945. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1),pp.237-249. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249
  19. Syukriah., & Ramadhan, Thaha Yasin. (2020). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengalihan Badan Pertanahan Nasional Menjadi Badan Pertanahan Aceh Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015. Serambi Akademic; Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora, Vol.8, (No.8),pp.1320-1332. https://doi.org/10.32672/jsa.v8i8.2614
  20. Tanner, Juliani., Salmon, Hendrik., & Pattinasarany, Yohanes. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertifikat Ganda. CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review,Vol.1,(No.1),pp.23-32. https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9905
  21. Unruh, Jon D. (2016). Mass Claims in Land and Property Following the Arab Spring: Lessons from Yemen, Stability; Internasional Journal Security and Development,Vol.5,(No.1),pp.1-19. https://doi.org/10.5334/sta.444
  23. Hulu, F. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung
  24. Tantono, Anne T. (2007). Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Sertifikat Ganda di Kota Semarang (Studi Terhadap Putusan No.5/G/Tun/2001/Ptun.Smg Jo. Putusan Nomor 109/B/Tun/2001/ Pt.Tun.Sby Jo Putusan No. 225K/Tun/2002). Universitas Diponegoro
  26. Suteki., & Taufani, Galang. (2018). Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Jakarta: Rajawali Pers
  27. Soerodjo, I. (2003).Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia. Jakarta. Arkola
  28. Sekarmadji, Sri Hajati Sri Winarsi Agus., & Moechthar, Oemar. (2017). Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Cet.I. Surabaya: Airlangga University Press
  29. Dewi, S. Kepala Sub Bidang Sengketa Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Pekanbaru: 14 Desember 2022
  30. RDK. (2020). Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara (Pasal 33 Ayat 3 Tentang Agraria) Reviewed From https://persma. radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.