DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.418-432

Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja

*Janitra Syena Narindra  -  Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Budi Ispriyarso scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

How to cite (IEEE): J. S. Narindra, and B. Ispriyarso, "Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 4, no. 3, pp. 418-432, Sep. 2022. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.418-432
Citation Format:
Abstract

Pengaturan baru tentang diskresi, menghapuskan syarat “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 175 ayat (2) UU Cipta Kerja menimbulkan pro kontra karena Indonesia merupakan negara hukum dan sekaligus merupakan negara kesejateraan yang dalam mencapainya diperlukan tindakan yang bersifat responsif. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan baru diskresi  beserta implikasinya. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengaturan diskresi yang baru membuka perluasan atas penggunaan diskresi sehingga bertentangan dengan konsep negara hukum. Kedua, aturan baru diskresi berimplikasi terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan asas kepastian dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan namun disisi lain pengaturan ini ditujukan untuk menunjang pemecahan masalah secara responsif terlebih kondisi darurat seperti pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dengan konsep desentralisasi fiskal bagian dari konsep otonomi daerah, melalui diskresi diyakini lebih efektif dan efisien.

Fulltext View|Download
Keywords: Diskresi; UU Cipta Kerja; Negara Hukum; Negara Kesejahteraan.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum) Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional More recent articles
  1. Beazer, Quintin H. (2012). Bureucratic Discretion, Business Invesment, and Uncertainty. The Journal of Politics, Vol. 74, (No.3, July), pp. 637-652. https://www.journals.uchicago. edu/doi/abs/10.1017/S0022381612000205?journalCode=jop
  2. Bisariyadi. (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 3, (No.23, Oktober), p.538. https://doi.org/10.20885/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1
  3. Cakra, I Putu Eka., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2020). Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Crepido, Vol.2, (No.2, November),p.61. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69
  4. Christia, Adissya Mega., & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, Vol.15 (No.1,Maret),p.150. https://doi.org/10.1471 0/lr.v15i1.23360
  5. Elviandri. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, Vol.31,(No.2,Juni),p.254. https://doi.org/10. 22146/jmh.32986
  6. Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralizatiton Dilema in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. Jurnal Bina Praja, Vol.12, (No.1, May),p.105. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.101-110
  7. Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, (No. 3, Oktober), p. 301. https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751
  8. Hart, H.L.A. (2013). Discretion. Harvard Law Review, Vol.127, (No. 2, December), pp. 652-665. https://harvardlawreview.org/20 13/12/discretion/
  9. HR, Ridwan., Heryansyah, Despan., & Pratiwi, Dian Kus. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.25, (No.2), p.352. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7
  10. Kennedy, Richard., & Suhendarto, Bonaventura Pradana. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.2,Mei),p.189. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205
  11. Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 14, (No. 2, Oktober), p. 104. https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1249
  12. Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, (No.1), pp.1-10. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/602
  13. Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif. Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Vol.14, (No.1, Juni), pp.147-170. http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1993
  14. Samudro, Eko G., & Madjid, M Adnan. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. Jurnal KetahananNasional,Vol.26,(No.2,Agustus),p.134. https://doi.org/10.22146/ jkn.56318
  15. Sihotang, Githa Angela., Pujiyono., & Sa’adah, Nabitatus. (2017). Diskresi Dan Tanggung Jawab Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat. Law Reform, Vol.13 (No.1,Maret),pp.60-69. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951
  16. Subadi., & Toersina, Tiara Oliviarizky. (2018). Perkembangan Konsep Atau Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah. Mimbar Hukum, Vol. 30,(No.1,Februari),pp.17-31. https://doi.org/10.22146/jmh.29222
  17. Supriyadi., & Purnamasari, Andi Intan. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15,(No.2,Juli),pp.257-269. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270
  18. Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justitia. Vol.4,(No.1),p.22. http://dx.doi.org/10.3558 6/.v1i1.141
  19. Asmuni. (2017). Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Malang: Setara Press
  20. Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
  21. Asshiddiqie, J. (2020). Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press
  22. Basah, S. (1997). Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia. Bandung: Alumni
  23. Effendy, A’an., & Poernomo, Freddy. (2019). Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika
  24. Hadjon, Philipus M. (2010). Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Univeristas Trisakti
  25. Hadjon, Philipus M., R. Martosoewignjo, Soemantri., Basah, Sjachran., Manan, Bagir., Marzuki, Laica., Berge, ten JBJM., Buuren, van PJJ., & Stroink. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  26. Jurdi, F. (2016). Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press
  27. Prajudi, S. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia
  28. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers
  29. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers
  30. Sudrajat, Tedi., & Wijaya, Endra. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika
  31. Indarti, E. (2010). Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum. Disampaikan pada upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro
  32. Badrudin, R. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Airlangga

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.