DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4733

Uang dan partai politik: Urgensi mengatur keuangan parpol dan kandidat dalam kompetisi elektoral

*Hendra Try Ardianto  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright 2019 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Citation Format:
Abstract

Artikel ini merupakan pengantar awal untuk membuka diskusi tentang pentingnya mengatur keuangan parpol dan kandidat. Dengan meminjam cara pandang Pierre Bourdieu tentang kuasa simbolik dan teoritisasi Herbert E. Alexander tentang pendanaan politik, maka kuasa uang dalam parpol akan dibedah lebih jauh. Menggunakan pendekatan studi pustaka, tulisan ini mendudukan lebih cermat apa resikonya jika uang mengendalikan parpol dalam mekanisme representasi. Parpol bisa mengebiri prinsip salus populi suprema lex, yakni kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Untuk itu, ada tiga lokus pengaturan keuangan parpol dan kandidat yang harus diperhatikan lebih serius, yakni kejelasan mekanisme audit keuangan, pembatasan sumbangan yang lebih ketat, dan menguatkan posisi warga agar punya kontrol terhadap parpol dan kandidat. Ketiga lokus ini menjadi prasyarat dasar untuk memperbaiki kualitas representasi politik warga pemberi suara, bukan representasi pemberi uang atau pemodal.

Fulltext View|Download
Keywords: Partai Politik; Pemilu; Pemodal; Pengaturan Keuangan; Uang

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Menutup celah korupsi melalui kolaborasi antar aktor dalam pengawasan keuangan negara Making rural people’s fate in the hand of urban entities? A question of natural resource governance and rural-urban linkage in Indonesia Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen More recent articles
  1. Alexander, H. E. (1991). Financing Politics: Money,Elections, and Political Reform. Washington DC: Congressional Quarterly Press
  2. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov
  3. Budiarjo, M. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
  4. CNN Indonesia. (2017). Survei: “Salip” Kepolisian, DPR Jadi Lembaga Terkorup. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170307172741-20-198493/survei-salip-kepolisian-dpr-jadi-lembaga-terkorup
  5. CNN Indonesia. (2018). Survei LIPI: DPR & Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif. Diakses pada 8 April 2019, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808001644-32-320404/survei-lipi-dpr-parpol-jadi-lembaga-bercitra-negatif
  6. Detik.com. (2017). Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi. Diakses pada 19 April 2019, dari https://news.detik.com/berita/3617117/dana-parpol-naik-10-kali-lipat-sri-mulyani-harap-tak-ada-korupsi
  7. Fashri, F. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Juxtapose
  8. Heywood, P. (1997). From Dictatorship to Democracy: Changing Forms of Corruption in Spain. In D. Della Porta & Y. Mény (Eds.), Democracy and Corruption in Europe. London: Pinter
  9. Katadata.co.id. (2019). 5 Ketua Umum Partai Ditangkap KPK. Diakses pada 9 April 2019, dari https://katadata.co.id/grafik/2019/03/15/5-ketua-umum-partai-ditangkap-kpk
  10. Kedaulatan Rakyat. (2008, December 27). Sungguh-Sungguh Terjadi. Kedaulatan Rakyat, p. 1
  11. Kompas.com. (2017a). ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Parpol Masih Buruk. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/13521781/icw-transparansi-pengelolaan-anggaran-parpol-masih-buruk
  12. Kompas.com. (2017b). Survei: Parpol dan DPR di Urutan Bawah soal Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/17345911/survei--parpol-dan-dpr-di-urutan-bawah-soal-pemberantasan-korupsi
  13. Michels, R. (1968). Political Parties. New York: The Free Press
  14. Michels, R. (1996). Hukum Besi Oligarki. In I. Amal (Ed.), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana
  15. Navarria, G. (2016). Looking back at 1992: Italy’s horrible year. Diakses pada 9 April 2019, dari https://theconversation.com/looking-back-at-1992-italys-horrible-year-66739
  16. Republika.co.id. (2014). Dana Kampanye Jokowi-JK Lebih Besar dari Prabowo-Hatta. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/19/n8x5gz-dana-kampanye-jokowijk-lebih-besar-dari-prabowohatta
  17. Soyomukti, N. (2008). Revolusi Sandinista Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme. Yogyakarta: Garasi
  18. Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
  19. Tempo.co. (2017). Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat. Diakses pada 9 April 2019, dari https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat/full&view=ok
  20. Tempo. (2004). Laporan Dana Kampanye Capres Sulit Dipercaya. Koran Tempo (6 Juli)
  21. Theguardian.com. (2008). Blair under fire as row over F1 party funding resurfaces. Diakses pada 9 April 2019, dari https://www.theguardian.com/politics/2008/oct/13/partyfunding-tonyblair
  22. Tirto.id. (2018). Bahaya Laten Audit Dana Parpol yang Tak Maksimal. Diakses pada 11 April 2019, dari https://tirto.id/bahaya-laten-audit-dana-parpol-yang-tak-maksimal-cQir

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.