DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v11i1.28739

Agile Governance pada Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan Sambirejo, Kabupaten Sleman

*Andre Dwi Prasaja orcid  -  Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Indonesia 55281, Indonesia
Open Access Copyright 2026 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract

Kondisi Kalurahan Sambirejo sebelum adanya reformasi kalurahan ialah salah satu kalurahan paling tertinggal di Kabupaten Sleman. Kondisi setelahnya mampu mengembangkan BUMDes Wisata Tebing Breksi dan unit bisnis lainnya yang meraih prestasi dan penghargaan. Tujuan penelitian ini menganalisis prinsip agile governance pada implementasi kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan reformasi birokrasi Pemerintah Kalurahan Sambirejo. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pendekatan studi kasus single case embedded design oleh Robert K. Yin. Lokasi penelitian ini di Kalurahan Sambirejo, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum seluruh pamong kalurahan dan masyarakat paham mengenai Pergub D.I Yogyakarta No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Implikasi lainnya yang melatarbelakangi kebijakan reformasi birokrasi kalurahan dengan beberapa kalurahan yang memiliki kasus berbeda terkait pengelolaan tanah kalurahan. Hasil asesmen awal reformasi birokrasi kalurahan dari 8 kalurahan di wilayah D.I Yogyakarta, yaitu kalurahan yang dekat maupun kalurahan jauh dari pusat wilayah terkait dan Kota Yogyakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi reformasi birokrasi kalurahan. Kesimpulannya, 6 prinsip agile governance berkorelasi dengan 5 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan Sambirejo. Sesuai model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dipetakan variabel yang memengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi reformasi birokrasi Kalurahan Sambirejo.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  common.other
Untitled
Subject
Type Other
  Download (4MB)    Indexing metadata
Email colleagues
Keywords: Agile Governance; Implementasi Kebijakan; Kalurahan Sambirejo; Reformasi Birokrasi Kalurahan
Funding: LPDP RI

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
  1. Anggraini, N. W., & Prasaja, A. D. (2024). Perempuan dan perubahan di perdesaan: Studi kasus Lurah Sriharjo, Kabupaten Bantul. Jurnal Politik Profetik, 12(1), 117–132
  2. Dwijayanti, R. (2021). Dynamic governance pada program Panggung Tanggap Covid-19 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Tesis). Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Sleman
  3. Fauzan, M. F., Athariq, F. M., & Maulana, M. I. (2024). Menuju desa maju: Menakar efektivitas reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Social Development Studies, 5(2), 98–108
  4. Kay, A. (2006). The dynamics of public policy: Theory and evidence (pp. 2–8). Edward Elgar Publishing
  5. Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & Moura, H. P. de. (2015). Agile governance theory: Conceptual development. In D. M. G. Sakata (Ed.), 12th International Conference on Management of Technology and Information Systems (pp. 1–12). FEA-USP
  6. Malik, I., Wahid, N., & Busri. (2023). Agile governance pada reformasi birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 29(1), 86–114
  7. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications
  8. Nasucha, C. (2004). Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik. Grasindo. https://books.google.co.id/books/about/Reformasi_administrasi_publik.html?id=d03JAAAACAAJ&redir_esc=y
  9. Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore. World Scientific
  10. Pemerintah D.I Yogyakarta. (2020). Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (BD.2020/No.2). Yogyakarta
  11. Pemerintah D.I Yogyakarta. (2023). Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (BD.2023/No.40). Yogyakarta
  12. Pemerintah D.I Yogyakarta. (2024). Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (BD.2024/No.24). Yogyakarta
  13. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LN.2014/No.7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM). Jakarta
  14. Rahmawati, D. (2022). Agile governance dalam merespons pandemi Covid-19: Studi kasus Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam menanggulangi pandemi Covid-19 (Skripsi). Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Sleman
  15. Yin, R. K. (2013). Studi kasus desain dan metode. Rajawali Pers
  16. Semangun, S. H. (2023). Peran inkubator bisnis di masa pandemi COVID-19 sebagai social entrepreneurship dalam perspektif agile governance (Disertasi). Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Sleman
  17. Supriyani, & Setyowati, Y. (2023). Digitalisasi desa dalam perspektif governmentality: Studi kasus Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Pemberdayaan, 2(1), 11–27
  18. Vernanda, R. (2019). Kesiapan Indonesia menuju agile governance. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 1–6. STIA LAN, Bandung
  19. Wibawa, S. (2001). Negara-Negara di Nusantara. Gadjah Mada University Press. https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/10ribuan/negara-negara-di-nusantara
  20. Wibawa, S., Asitadani, D., & Hadna, A. H. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.