Analisis Kebijakan Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana proses kerja Institusi berdasarkan pendekatan Neo Institusional yang berfokus pada relasi antar aktor dalam penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Banyuwangi. Penetapan dapil merupakan bagian penting dari proses partai politik serta keterwakilan wilayah dalam sistem pemilu karena akan berkaitan dengan kuatnya sistem presidencil sehingga menyebabkan pola penyederhanaan partai semakin minim. Maka seringkali ditemukan isu penambahan dapil memunculkan perdebatan antar partai politik karena banyak partai kecil merasa belum memiliki kesiapan sebab persaingan perebutan kursi semakin ketat dan menguntungkan partai besar. Untuk itu dalam menganalisis proses kebijakan dari adanya penambahan dapil di Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan teori IAD ( Institusional Analysis and Development ) oleh Elinor Ostrom sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk regulasi, karakteristik komunitas, kondisi biofisik serta relasi antar aktor pada arena aksi yang dapat mempengaruhi proses pendapilan. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif jenis studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian menunjukan bahwa partai besar berhasil dalam mempengaruhi penambahan dapil di Kabupaten Banyuwangi dari 5 Dapil menjadi 8. Diantara prosesnya yaitu terdapat relasi yang terhubung antara partai politik dengan komisi 2 DPR RI yang mana hal ini dapat menjadi dominasi politik keputusan di KPU RI. Maka dari itu penambahan dapil ini dinilai tidak efisien karena terbukti akan banyak penambahan kursi yang didapat oleh partai besar sehingga muncul kurangnya keadilan bagi partai kecil.