RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria

*Liza Dzulhijjah -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 1 Oct 2015.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
DOI: 10.3592/2
Full Text:
Statistics: 152 340
Abstract
Sejarah panjang pembaharuan agraria di Indonesia merupakan suatu keseriusan
gerakan-gerakan agraria untuk menuntut pemerataan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah
yang dari tahun ke tahun tak pernah terwujud. Sempat terbungkam pada era orde baru, kini
pasca reformasi gerakan agraria ini mulai lantang untuk menuntut kembali pemerataan
tersebut. Berbagai program pemerintah, bahkan sampai pada regulasi yang diterbitkan dinilai
tidak pro terhadap rakyat melainkan pro terhadap para pemodal. Dengan adanya pasar bebas
menjadi ancaman yang sangat berarti bagi para gerakan agraria ini, dimana tentunya
kapitalisasi akan semakin merajalela. Dimana tuan-tuan akan semakin dipertuan dan rakyat
kecil semakin diperbudak. Adanya upaya pembaharuan agraria yang dicanangkan pula oleh
pemerintah belum juga menjadi angin segar bagi para penuntut keadilan ini. Pembaharuan
agraria ini terkesan berlarut-larut sampai pada munculnya RUU Pertanahan. RUU Pertahan ini
tentunya tidak lepas dari polemik yang berkepanjangan. Pasalnya, dikhawatirkan bahwa RUU
ini juga ditunggangi oleh kepentingan sebagian golongan untuk memperkerdil semangat
membendung kapitalisasi yang telah menjadi nafas dari UUPA dan pergerakan agraria.

Article Metrics:

  1. UUD NRI 1945
  2. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
  3. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  4. RUU Pertanahan
  5. Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia. Cetakan Kesembilan (edisi revisi) 2003. Jakarta: Djambatan.
  6. Shohibudin dan Salim, Muhammad Nazir. 2012. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press.
  7. Wacana. 2012. Gerakan Agraria dan Gerakan Lingkungandi Indonesia Awal Abad XXI. Edisi 28 Tahun XIV 2012. Yogyakarta: Insist Press.
  8. Mungkasa, Oswar. “Reforma Agraria: Sejarah, Konsep dan Implementasi”.
  9. https://www.academia.edu/9524718/Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Implem entasi. (Diakses tangal 01 September 2015).
  10. Gunawan. 2013. “RUU Pertanahan dan UUPA”. Harian Kompas 24 Juli 2013.
  11. http://www.pancanaka.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=598: ruu-pertanahan-dan-uupa-1960&catid=89&Itemid=218 (Diakses pada 02September 2015).
  12. Rinaldi, Muhammad. 2015. “Perlu Amandemen UU Pokok Agraria Untuk Dukung Investasi”. Diterbitkan pada 13 Juli 2015. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2271693/perluamandemen-uu-pokok-agraria-untuk-dukung-investasi. (Diakses pada 15 Agustus 2015).
  13. S. Dipoleksosno. 2006. “Amandemen UU Pokok Agraria”. Diterbitkan pada 26 September 2006. http://suaramerdeka.com/harian/0609/26/opi04.htm . (Diakses pada 02 Sepetember 2015)
  14. Badan Pertanahan Nasional. “Sekilas Reforma Agraria”.
  15. http://www.bpn.go.id/Program/Reforma-Agraria. (Diakses pada 03 September 2015). Serikat Petani Indonesia. 2003. “Pandangan dan Sikap Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) tentang Pembaruan Agraria”. Diterbitkan 28 Pebruari 2003. http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2008/08/pembaruanagraria.pdf. (Diakses pada 01 September 2015)
  16. Serikat Petani Indonesia. 2007. “Tentang pembaruan Agraria dan Pembangunan pedesaan”. Diterbitkan tanggal 5 Desember 2007. http://www.spi.or.id/tentang-pembaruanagraria-dan-pembangunan-pedesaan/. (Diakses pada 01 September 2015).