ASEAN: Tantangan terhadap Upaya Perwujudan Visi Poros Maritim Dunia

*Dzulfiar Fathurrahman -  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 1 Oct 2017.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 81 53

Abstract

Sejak memulai pemerintahannya pada tahun 2014 lalu, visi Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia acap kali dikritik oleh sejumlah akademisi. Kritiknya dimulai dari masalah birokrasi hingga ke substansinya. Di lain pihak, esai ini berusaha untuk melihat bagaimana Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberikan pengaruh terhadap upaya perwujudan visi Poros Maritim Dunia. Indonesia diposisikan sebagai primus inter pares di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kondisi ini kemudian memberikan tekanan kepada Indonesia agar meletakkan ASEAN ke dalam landasan utama politik luar negerinya. Tekanan tersebut nyata jika melihat kasus ASEAN di Laut Cina Selatan (LCS). Konsekuensinya ialah hilangnya keleluasaan Indonesia untuk melakukan diplomasi maritim unilateralnya. Esai ini akan menjelaskan kenapa Indonesia membutuhkan keleluasaan tersebut dalam rangka mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Kata kunci: Poros Maritim Dunia; diplomasi maritim; ASEAN; primus inter pares; dan LCS.

Article Metrics:

  1. ASEAN. “Statement of the ASEAN Foreign Ministers, Phnom Penh, Cambodia, 20 July 2012.” Diakses 28 September 2017. hƩp://www.asean.org/wpcontent/uploads/images/AFMs%20Statement%20on%206%20Principles%20on%20SCS.
  2. pdf.
  3. Connelly, Aaron. “Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri.” Analisis Lowy InsƟtute (April
  4. .
  5. Emmerson, Donnald K. “Beyond the six points: how far will Indonesia go?” East Asia Forum. 29
  6. Juli 2012. hƩp://www.eastasiaforum.org/2012/07/29/beyond-the-six-points-how-farwill-indonesia-go/.
  7. Laksamana, Evan. “Indonesian Sea Policy: AcceleraƟng Jokowi’s Global MariƟme
  8. Fulcrum?” Asia MariƟme Transparency IniƟaƟve. 23 Maret 2017.
  9. hƩps://amƟ.csis.org/indonesian-sea-policyacceleraƟng/.
  10. Parameswaran, Prashanth. “The Power of Balance: Advancing US-ASEAN RelaƟons under the
  11. Second Obama AdministraƟon.” The Fletcher Forum of World Affairs 37 , no. 1 (2013):
  12. -134.
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
  14. Republik Indonesia. Kementrian Luar Negeri. “Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
  15. Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017.” 10 Januari 2017. Negeri Republik
  16. Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017.” 10 Januari 2017.
  17. hƩp://kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-ID.pdf.
  18. Republik Indonesia. Kementrian Luar Negeri. “Tantangan dan Peluang Indonesia sebagai Poros
  19. MariƟm Dunia.” Dimutakhirkan 9 Maret 2017.
  20. hƩp://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tantangan -dan-Peluang-Indonesia-sebagai-PorosMariƟm-Dunia.aspx.
  21. Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet. “Presiden Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan
  22. Indonesia.” 1 Maret 2017. hƩp://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpreskebijakan-kelautan-indonesia/.
  23. Republik Rakyat Tiongkok. Kementrian Luar Negeri. “Foreign Ministry Spokesperson Hua
  24. Chunying's Regular Press Conference on March 21, 2016.” Diakses 28 September 2017.
  25. hƩp://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1349
  26. shtml.
  27. Witular, Rendi A. “Jokowi launches mariƟme doctrine to the world.” The Jakarta Post. 13
  28. November 2014. hƩp://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launchesmariƟme-doctrine-world.html