KETIKA HAK PEKERJA RUMAH TANGGA TERABAIKAN: POTRET REALITAS DAN JALAN LEGISLASI RUU PPRT (RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA) YANG MANGKRAK

Abstract

Mangkraknya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) selama lebih dari dua dekade menjadi bukti nyata abainya negara dalam mengakui dan melindungi kerja domestik sebagai bagian kerja produktif yang bernilai. Ketiadaan payung hukum membuat PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi struktural, baik secara ekonomi, sosial, maupun gender. Dalam penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana kapitalisme dan patriarki memposisikan PRT dalam kerentanan ganda sebagai pekerja formal dan perempuan. Dengan pendekatan partisipatif, penulis terlibat dalam aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Aliansi Seroja Jawa Tengah, termasuk dalam penyelenggaraan sekolah PRT, dan pengamatan lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori feminisme materialis dan analisis kelas, tulisan ini berupaya untuk menelisik dinamika resistensi dan negosiasi yang dijalani oleh PRT dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural, praktik solidaritas kolektif menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran politik di kalangan PRT. Gerakan ini bukan semata menuntut legislasi, tetapi menentang norma dominan yang mengabaikan kerja perawatan dan domestik, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju keadilan yang lebih inklusif. 

Keywords: PRT, pekerja perempuan, domestik, RUU PPRT