Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Naufal Sakti Ramadhani Amin; Ade Adhari

doi:10.14710/ldjr.9.2026.139-153

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.9.2026.139-153

Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

*Naufal Sakti Ramadhani Amin - Fakultas Hukum Univesitas Tarumanegara, Indonesia

Ade Adhari - Fakultas Hukum Univesitas Tarumanegara, Indonesia

Citation Format:

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara yang besar, sementara mekanisme pemulihan aset berbasis conviction-based hanya mampu memulihkan sekitar 30–35% aset. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengadopsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) yang memungkinkan pemulihan aset tanpa putusan pidana. Penelitian ini mengkaji bagaimana NCB-AF dapat diterapkan untuk memulihkan kerugian negara, dan kesesuaiannya dengan sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan dan instrumen internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa NCB-AF tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun presumption of innocence karena bersifat tindakan terhadap objek kejahatan. Implementasi efektif memerlukan pengesahan RUU Pemulihan Aset serta harmonisasi dengan KUHAP 2026. Penerapan NCB-AF dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Fulltext View|Download Email colleagues

Keywords: Korupsi, Pemulihan Aset, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF), Reformasi Hukum

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : EN

In Vol 9, No 2 (2026): Law, Development & Justice Review

Adhari, Ade. “Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yudisial 11, no. 2 (August 2018): 131. https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.260
Ahmad Fauzi, Ariesta Wibisono Anditya, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana. “Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes.” Indonesian Journal of Criminal Law Studies 10, no. 1 (2025): 217–38. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.5626
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
Anastasia Suhartati Lukito. “Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture.” Journal of Financial Crime 27, no. 1 (2020): 29–42. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
———. “Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Masalah-Masalah Hukum 42, no. 1 (2013): 23–33. https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.23-33
———. Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. Semarang: Pustaka Magister, 2012
Heni Siswanto. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebai Subjek Tindak Pidana Korupsi.” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2015): 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584
Komisi Pemberantasan Korupsi. “Rapor Kinerja KPK 2025: Pemulihan Aset Lampaui Target, Akuntabilitas Lembaga Diperkuat.” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rapor-kinerja-kpk-2025-pemulihan-aset-lampaui-target-akuntabilitas-lembaga-diperkuat
Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.” Integritas: Jurnal Anti Korupsi 5, no. 2 (2019): 75–86. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474
Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Law Reform 15, no. 1 (2019): 85–97. https://doi.org/10.14710/lr.v10i2.23356
Refki Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” Jurnal Integritas 3, no. 1 (2017): 115–30. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158
Setyo, Eliyas Eko. “Mengenal Konsep NCB Atau Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi.” dandapala.com, 2026. https://dandapala.com/opini/detail/mengenal-konsep-ncb-atau-perampasan-aset-pada-tindak-pidana-korupsi
Tallaut, Lambertus Josua, and Ade Adhari. “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (April 2022): 26–39. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426
Tolib Effendi, Mifta Hurrahman Maulana, Ananda Chrisna Dewy Panjaitan. “The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption.” Jurnal Integritas 11, no. 1 (2025): 81–92. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386
Trading Economics. “Corruption Index: Indonesia.” TradingEconomics.com, n.d
United Kingdom Home Office. “Criminal Finances Act 2017: Unexplained Wealth Orders – Statutory Guidance.” London, United Kingdom, 2018
Winata, Gilbert, and Ade Adhari. “Konsistensi Pemberatan Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 2 (December 2024): 972–79. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3453
World Bank; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “Stolen Asset Recovery Initiative: Non-Conviction Based Forfeiture Guide,” 2009

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)