Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP

Naomi Catherine Felencia

doi:10.14710/ldjr.v5i2.17214

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17214

Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP

*Naomi Catherine Felencia - Universitas Padjadjaran, Indonesia

BibTex Citation Data :

@article{LDJR17214,
    author = {Naomi Felencia},
    title = {Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP},
    journal = {Law,  Development and Justice Review},
  volume = {5},
    number = {2},
    year = {2022},
    keywords = {Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan, Korupsi, BPJS Kesehatan.},
    abstract = { The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions.        Keywords:  Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS).        Abstrak  Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.},
   issn = {2655-1942},   pages = {213--227}  doi = {10.14710/ldjr.v5i2.17214},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/17214}
}

Citation Format:

Abstract

The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions.

Keywords: Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS).

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.

Fulltext View|Download

Keywords: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan, Korupsi, BPJS Kesehatan.

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional More recent articles

Andy, Komang dan Made Suksma, “Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Mei 2015
Dittenhoffer, “Internal Auditing Effectiveness: An Expansion Of Present Methods”, Managerial Auditing Journal, Vol. 16 No.8, 2001
Hanitijo, Ronny Hanitijo. 1985. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghailia Indonesia
Indah, Anggun, et.al., “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah”, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016
Manulang, M. 2015. Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum, cet. ke-2. Jakarta: Kencana
Mauro, Paolo, “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, 1995
MD, Mahfud. 2001. Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta
Nasir, Cholidin, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit” Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2017
Soemantri, Sri Soemantri. 1992. Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni
Suseno, Agung Suseno, “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 17, No. 1,2010
Widiastuti, Tri Wahyu, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, Wacana Hukum, Vol. 8, no. 2, 2009

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)