Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto  Darussalam  Rokan Hulu

Mukhlis R; Gusliana HB; Syaifullah A.Yophi

doi:10.14710/ldjr.v5i2.16056

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.16056

Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu

*Mukhlis R - Universitas Riau, Indonesia

Gusliana HB - Universitas Riau, Indonesia

Syaifullah A.Yophi - Universitas Riau, Indonesia

BibTex Citation Data :

@article{LDJR16056,
    author = {Mukhlis R and Gusliana HB and Syaifullah A.Yophi},
    title = {Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto  Darussalam  Rokan Hulu},
    journal = {Law,  Development and Justice Review},
  volume = {5},
    number = {2},
    year = {2022},
    keywords = {Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam.},
    abstract = {  Abstract   Good law is law that is in accordance with the law that lives in society, which of course is also appropriate or is a reflection of the values that apply in society. The dimension of local wisdom of customary law which is based on cosmic, magical and religious thoughts is correlated with the sociological aspect of the perspective and culture of the Indonesian people. One of the indigenous peoples in Riau is the Kunto Darussalam traditional community in Rokan Hulum Regency. Settlement of ulayat land disputes is still used in marital dispute resolution, in consideration of adat law of tribal mamak, juvenile settlement, and settlement of ulayat land disputes.      Keywords:  Settlement, Customary Dispute, Kunto Darussalam.      Abstrak   Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the living law)  dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.Salah satu masyarakat adat di Riau yang masis eksis adalah masyarkat adat kunto Darussalam di Kabupaten rokan Hulum. Hukum adat yang masih digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam perkawinan, dalam pengangkatan datuk/ninik mamak suku, penyelesian kenakalan remaja, dan penyelesian sengketa tanah ulayat.     Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam. },
   issn = {2655-1942},   pages = {128--147}  doi = {10.14710/ldjr.v5i2.16056},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/16056}
}

Citation Format:

Abstract

Good law is law that is in accordance with the law that lives in society, which of course is also appropriate or is a reflection of the values that apply in society. The dimension of local wisdom of customary law which is based on cosmic, magical and religious thoughts is correlated with the sociological aspect of the perspective and culture of the Indonesian people. One of the indigenous peoples in Riau is the Kunto Darussalam traditional community in Rokan Hulum Regency. Settlement of ulayat land disputes is still used in marital dispute resolution, in consideration of adat law of tribal mamak, juvenile settlement, and settlement of ulayat land disputes.

Keywords: Settlement, Customary Dispute, Kunto Darussalam.

Abstrak

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.Salah satu masyarakat adat di Riau yang masis eksis adalah masyarkat adat kunto Darussalam di Kabupaten rokan Hulum. Hukum adat yang masih digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam perkawinan, dalam pengangkatan datuk/ninik mamak suku, penyelesian kenakalan remaja, dan penyelesian sengketa tanah ulayat.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam.

Fulltext View|Download

Keywords: Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam.

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) More recent articles

Abdulrahman, 1984, Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta
A. Suriyaman Mustari Pide,2014, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Prenadamedia Group,Jakarta
B.F. Sihombing, 2018, Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris, Penerbit Universitas Timbul Nusantara-IBEK, Jakarta
Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternatife Dispute Resolution) Di Indonesia, Madar Maju, Bandung
H. Ali Achmad Chomzah,2003, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta
Khundzalifah Dimyati, 2004, Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Mandar Maju, Bandung
Lutfi Nasotion, Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober, 2001
Puspita Serangkum, 1982, Masalah Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta
Sudjito Sastrodiharjo, 1998, Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan ModernisasiHukum, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia
Soepomo, Kedududkan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rayat, Jakarta
Soepomo, 1997, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita, Jakarta,cet 15
Sri Hajati dkk, 2019, Buku Ajar Hukum Adat, Pramedia Group, Jakarta
Sunaryati Hartono: 1998. Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII
Suteki,2014, Metode penelitian Hukum : Budaya Hukum Indonesia:Perspektif Hukum Progresif,PDIH UNDIP Semarang
Van Vallenhoven, 1983, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)