BibTex Citation Data :
@article{JPHI5512, author = {Lis Setiyowati and Budi Ispriyarso}, title = {UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD}, journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia}, volume = {1}, number = {2}, year = {2019}, keywords = {Penjaringan Aspirasi Masyarakat; Upaya Preventif; Fungsi DPRD; Pengawasan APBD.}, abstract = { Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menjaring aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sesuai amanah Undang-Undang. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach . Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan RAPBD maupun dalam pelaksanaan APBD. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung, menggunakan masa reses maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. }, issn = {2656-3193}, pages = {250--265} doi = {10.14710/jphi.v1i2.250-265}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5512} }
Refworks Citation Data :
Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menjaring aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sesuai amanah Undang-Undang. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan RAPBD maupun dalam pelaksanaan APBD. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung, menggunakan masa reses maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
View My Stats