DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265

UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD

*Lis Setiyowati  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Budi Ispriyarso  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menjaring aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sesuai amanah Undang-Undang. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan RAPBD maupun dalam pelaksanaan APBD. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung, menggunakan masa reses maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Fulltext View|Download
Keywords: Penjaringan Aspirasi Masyarakat; Upaya Preventif; Fungsi DPRD; Pengawasan APBD.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA RUMAHAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN More recent articles
  1. Admosudirjo. (2005). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta : PT. Ardadizya Jaya
  2. Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
  3. Djojosoekarto, A. (2004). Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis. Jakarta : Konrad Adeneur Stiftung
  4. Hidayat, Imam., Rifa‟i, Achmadur., & Hari. (2009). Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD. Yogyakarta : Aditya Media Publishing
  5. Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, cetakan ke II
  6. Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
  7. Syaiful. (2009). Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan akuntansi. Bandung: Alfabeta
  8. Syamsul, I. (2004). Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD. Jakarta : Adeksi
  9. Arnus, Sri H. (2017). Peran e-Government dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Al Izzah, Vol.12, (No.1), p.148
  10. Abidin, Benny., & Herawati, Ratna. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. Jurnal Law Reform, Vol.14, (No.2), pp.251-258
  11. Adianto, & As’ari, Hasim. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 14, (No.1), p.25
  12. Djauhari., & Ridwan, Ahmad. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2 (No.2), p.1
  13. Hart, Caroline S. (2016). How do Aspiratons Matter?. Journal of Human Development and Capabilities, Vol. 17 (issue.3), p.341
  14. Jati, Putrie Anindya., Wisnaeni, Fifiana., Indarja. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diponegoro Law Review, Vol.5, (No.2), p.8
  15. Juharni, U. (2016). Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai, Jurnal Ad’ministrare, Vol. 3, (No.1), p.63, pp.67-68
  16. Kamilah, M. (2016). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, (No.5), p.861
  17. Lambajang, Amelia A., Saerang, David P E., & Morasa, Jenny. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntasi dan Auditing “Goodwill”, Vol. 9, (No.1), p.105
  18. Miller, Susan M. (2013). Administering Representation: The Role of Elected Administrators in Translating Citizens’ Preferences into Public Policy. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 23, (Issue 4), pp. 865-897
  19. Musnaidi., Roza, Darmini., & Maiyestati. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman. Jurnal Pascasarjana Universitas Bung Hatta. Vol. 4, (No.4), p.88
  20. Tuju, Ranny Z. (2015). Tinjauan Hukum terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Lex Administratum, Vol. 3, (No.8, Oktober), p.42
  21. Usman, Sani Audu., Yusufari, Musa Yahaya., Hamza, Ahmed., & Abdullahi, Sadiq Rabiu. (2016). The Effect of Budgeting and Budgetary Control in Local Government Administration of Nigeria. European Journal of Business and Management, Vol.8, (No.22), p.136
  22. Winda. (2016). Etika Komunikasi DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Studi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur). Journal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, (No.3), p198
  23. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  24. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  27. Ibrahim, Maulana G. (2018). ICW : Korupsi APBD oleh Kepala Daerah Terjadi Paling Banyak di 2017. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017, di akses tanggal 22 Maret 2019 pukul 11:12
  28. Dewi, Karlina S. (2018). Ini Total Gratifikasi 41 Anggota DPRD Malang. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/3636774/ini-total-gratifikasi-41-anggota-dprd-kota-malang diunduh tanggal 8 Maret 2019 pukul 08:50
  29. KBBI retrieved form https://kbbi.web.id/preventif, diakses tanggal 15 Maret 2019 pukul 14.26

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.