BibTex Citation Data :
@article{JPHI21096, author = {Sartje Sarah Alfons and Miracle Soplanit and Andress D Bakarbessy}, title = {Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berciri Kepulauan (Kajian Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah)}, journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia}, volume = {6}, number = {1}, year = {2024}, keywords = {Urusan Pemerintahan; Daerah Berciri Kepulauan; Administrasi Kependudukan.}, abstract = { Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p e nyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat. }, issn = {2656-3193}, pages = {18--34} doi = {10.14710/jphi.v6i1.18-34}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/21096} }
Refworks Citation Data :
Masalah pelayanan administrasi kependudukan di wilayah bercirikan kepulauan seperti di Kabupaten Maluku tengah, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan pengurusan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang berciri kepulauan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan masih terkendala karena pengurusan data kependudukan Masyarakat harus ke ibu kota kabupaten, karena wewenang kecamatan hanya sebatas perekaman data kependudukan. Pengurusan pencetakannya harus ke ibu kota kabupaten di kota masohi, yang jarak menuju ibu kota kabupaten sangat jauh sehingga untuk mendapatkan data administrasi kependudukan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Perlu desain alternatif kebijakan yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan data administrasi kependudukan dengan cara melimpahkan kewenangan bagi kecamatan, pembentukan UPTD Disdukcapil di kecamatan, demi terwujudnya keserasian dan keseimbangan hubungan negara dan warga masyarakat.
Note: This article has supplementary file(s).
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
View My Stats