skip to main content

Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

*Tantimin Tantimin  -  Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Tindak pidana korupsi menciptakan kerugian yang begitu besar. Indonesia berada di tengah urgensi dibentuknya mekanisme yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini menganalisis potensi upaya penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan adanya urgensi pembaruan mekanisme menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah ada, baik dari segi pidana maupun perdata, melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfetiure yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Penelitian ini juga menjelaskan baiknya potensi pengaturan mengenai Non-Conviction Based Asset Forfetiure dalam menanggulangi dampak korupsi di Indonesia, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang hingga saat ini belum disahkan pemerintah.

Fulltext View|Download
Keywords: Penyitaan; Korupsi; Kerugian Negara; Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Article Metrics:

  1. Abdullah, Fathin., & Eddy, Triono. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.9,(No.1),pp.19-30. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011
  2. Aditya, Zaka F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media PembinaanHukum Nasional, Vol.8, (No.1), pp.37-54. http://dx.doi.org/10.33331/ rechtsvinding.v8i1.305
  3. Agustine, Oly V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, (No.2), pp.1-6. https://doi.org/10.25105/hpph. v1i2.5546
  4. Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, (No.3), pp.88-89. https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.408
  5. Ardhana, Mahardhika Achmad., Astuti, Pudji., & Ahmad, Gelar Ahmad. (2022). Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri. Novum: Jurnal Hukum, Vol.9,(No.1),pp.61-70. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.39307
  6. Bureni, Imelda FK. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, (No.4), pp.292-298. http://doi.org/10.14710/ mmh.45.4.2016.292-298
  7. Damayanti, Novy S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, (No.2),pp.1-12. https://doi.org/10.25105/hp ph.v1i2.5549
  8. Dimyati, Asep R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.11,(No.1),pp.40-57. https://doi.org/10.30999/mjn. v11i1.1915
  9. Djufri, Damadi., Kesuma, Deery Angling., & Afriani, Kinaria. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 26, (No.2), pp.120-132. http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/ Disiplin/article/view/26
  10. Fauzia, Ana., & Hamdani, Fathul. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3,(No.7),pp.497-519. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249
  11. Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. Lex Renaissance, Vol.6, (No.3),pp.465-480. https://doi.org/10.20885 /JLR.vol6.iss3.art3
  12. Hamamah, Fatin., & Bahtiar, Heru Hari. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.4, (No.2), pp.198-199. https://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5375
  13. Hasanah, L. (2022). Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006). Jurnal Anti Korupsi, Vol.3, (No.2), pp.41-55. https://doi.org/10.19184/jak.v3i2. 28922
  14. Hendry, Jennifer., & King, Colin. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. International Journal of Law in Context, Vol.11,(No.4),pp.398-411. https://doi.org/10.1350/ijep.2012.16.4
  15. Kusnadi. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Corruptio, Vol.1, (No.2), pp.105-115. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097
  16. Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.6, (No.1), pp.17-30. https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v6 i1.244
  17. Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Belo, Vol.5,(No.1),pp.10-31. https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31
  18. Lukito, Anastasia S. (2020). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation: A revolutionary pattern in non-conviction-based asset forfeiture. Journal of Financial Crime, Vol.27, (No.1). https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-11-2018-0116/full/html
  19. Lutfi, Khoirur Rizal., & Putri, Retno Anggoro. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Undang: Jurnal Hukum, Vol.3, (No.1), pp.33-57. https://doi.org/10.22437/ujh. 3.1.33-57
  20. Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. Journal of Judicial Review, Vol. 22,(No.1),pp.14-31. http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720
  21. Muntahar, Teuku Isara., Ablisar, Madiasa., & Bariah, Chairul. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2,(No.1),pp.49-63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77
  22. Priyatno, Dwidja. (2018). Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceedings in Indonesia. Journal of. Advanced Research in Law and Economics,Vol.9,(No.1),pp.219-233. https://doi.org/10.14505//jarle.v9.1(31).27
  23. Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih. (2016). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.5, (No.1), pp.109-118. https://doi.org/10.20961/hpe. v5i1.18352
  24. Rasidi, M (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.28, (No.10), pp.4523-4542. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/15109
  25. Romadhani, Amanda L. (2021). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, Vol.10, (No.1) ,pp.59-66.https:// doi.org/10.20961/recidive.v10 i1.58860
  26. Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vo.3,(No.1),pp.115-130. https://doi.org/10. 32697/integritas.v3i1.158
  27. Semadi, Yoga P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.2,(No.2),pp.82-89.https:// doi.org/10.23887/jfi. v2i2.21286
  28. Setiawan, Peter J. (2019). Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, (No.2), pp.99-118. http://repository.ubaya.ac.id/37327/
  29. Setyowati, Sulis., & Ekawati, Dian. (2021). Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara. PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.1, (No.1), pp.1039-1048. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/download/9076/5765
  30. Siburian, Riskyanti Juniver., & Wijaya, Deny. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.3, (No.1), pp.1-16. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233
  31. Siswoyo, D. (2013). Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila dan Pendidikan
  32. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Vol.32, (No. 1),pp.103-114. https://doi.org/10.21831/cp. v5i1. 1264
  33. Suryatni, L. (2018). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.6,(No.2),pp.53-70. https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120
  34. Tuahuns, Irsyad Z. (2021). Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, (No.1),pp.208-220. http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1. 5556
  35. Utami, Regina R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.4,(No.4),pp.56-57. http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1415
  36. Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk
  37. Mengembalikan Kerugian Negara. UIR Law Review, Vol.1, (No.1), pp.101-109. https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.154
  38. Yusmar, Widiya., Somawijaya., & Putri, Nella Sumika. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.9,(No.2),pp.219-240. http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581
  39. Zabda, S. (2017). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.26,(No.2),pp.106-114. https://doi.org/10.2317/jpis.v26i2.3355
  40. Nugraha, Sigit P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. In Prosiding National Conference On Law Studies (NCOLS), Vol.2, (No.1), pp.987-1000. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.https://conferen ce.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1532
  41. Prakasa, Satria Unggul Wicaksana., Babussalam, Basuki., & Supriyo, Agus. (2020). Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (pp.43-53). Netherlands:AtlantisPress. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icolgas-20/125948343
  42. Asshiddiqie, J. (2006). HTN dalam Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press
  43. Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
  44. Marpaung, L. (2009). Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
  45. Porajow, David Fredriek A. (2013). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia
  46. Vettori, B. (2007). Tough on criminal wealth: Exploring the practice of proceeds from crime confiscation in the EU. Springer Science & Business Media
  47. Anomin. (nd). How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement. Retreived from https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/
  48. KPK. (2022). Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Retrieved from https://acch.kpk.go.id/id/ statistik/tindak-pidana-korupsi
  49. U.S. Department of Justice. (2021). Types of Federal Forfeiture. Retrieved from https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.