BibTex Citation Data :
@article{AL-HAKAM16040, author = {Salsabila Nadine Putri and Muhammad Fahri Nur Utomo and Raka Wisnu Erlangga and Nur Hikmah}, title = {ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA}, journal = {Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues}, volume = {3}, number = {2}, year = {2022}, keywords = {}, abstract = { Negara wajib menjamin hak asasi warga negaranya terjamin. Namun, ketika melihat fenomena KKB di Papua, terlihat ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan. Hal itu dikarenakan KKB di Papua dalam menjalankan aksinya telah mengabaikan batas-batas kemanusiaan. Mereka disinyalir melakukan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Di samping itu, pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian konflik ini di Papua baik secara pendekatan soft approach dan hard approach. Pemerintah merangkul masyarakat Papua, ketua adat, dan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk menyelesaikan konflik tersebut secara persuasif. Kata kunci : Hak Asasi Manusia, KKB, pemerintah. }, pages = {42--53} url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16040} }
Refworks Citation Data :
Negara wajib menjamin hak asasi warga negaranya terjamin. Namun, ketika melihat fenomena KKB di Papua, terlihat ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan. Hal itu dikarenakan KKB di Papua dalam menjalankan aksinya telah mengabaikan batas-batas kemanusiaan. Mereka disinyalir melakukan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Di samping itu, pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian konflik ini di Papua baik secara pendekatan soft approach dan hard approach. Pemerintah merangkul masyarakat Papua, ketua adat, dan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk menyelesaikan konflik tersebut secara persuasif.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, KKB, pemerintah.
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:
Muhammad Afif (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues
Faculty of Law, Diponegoro University
Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, SemarangIndonesia 50275
Al - HAKAM (e-ISSN ) published by Published by the Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI)
alhakam_kshi@live.undip.ac.id
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index
