BibTex Citation Data :
@article{AL-HAKAM16044, author = {Andito Nugroho and Muntasya Tajmahal}, title = {UPAYA PENEGAKAN PELANGGARAN HAM BERAT DI MASA LAMPAU BERBASIS LEMBAGA INDEPENDEN}, journal = {Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues}, volume = {3}, number = {2}, year = {2022}, keywords = {}, abstract = { Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, HAM telah diatur dalam Pasal 28A-28J. Kemudian, upaya perlindungan HAM di Indonesia juga ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur HAM. Lembaga-lembaga itu adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Namun, dalam keberjalanannya, penegakan HAM di Indonesia masih menemui hambatan. Terdapat salah satu kasus yang saat ini dirasa belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu peristiwa “Wamena Berdarah” pada tahun 2003. Dalam penanganan peristiwa ini, negara dinilai hanya berkutat kepada prosedur legal formal dan abai terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia, terdapat tiga kekuasaan yang berseberangan dalam melaksanakan hukum acara HAM berat. Kata Kunci: HAM, Wamena Berdarah, lembaga independen }, pages = {90--100} url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/16044} }
Refworks Citation Data :
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, HAM telah diatur dalam Pasal 28A-28J. Kemudian, upaya perlindungan HAM di Indonesia juga ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengatur HAM. Lembaga-lembaga itu adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Namun, dalam keberjalanannya, penegakan HAM di Indonesia masih menemui hambatan. Terdapat salah satu kasus yang saat ini dirasa belum ditemukan jalan keluarnya, yaitu peristiwa “Wamena Berdarah” pada tahun 2003. Dalam penanganan peristiwa ini, negara dinilai hanya berkutat kepada prosedur legal formal dan abai terhadap pemulihan dan perlindungan korban. Hal ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia, terdapat tiga kekuasaan yang berseberangan dalam melaksanakan hukum acara HAM berat.
Kata Kunci: HAM, Wamena Berdarah, lembaga independen
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University as the publisher of the journal. Copyright encompasses the rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues and Kelompok Studi Hukum Islam, Faculty of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document:
Muhammad Afif (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Al- Hakam Islamic Law & Contemporary Issues
Faculty of Law, Diponegoro University
Campus Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H,Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, SemarangIndonesia 50275
Al - HAKAM (e-ISSN ) published by Published by the Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI)
alhakam_kshi@live.undip.ac.id
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/index