FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mampu terbuka mengenai politik demokrasi seluas mungkin untuk memastikan bahwa rakyatnya terlibat aktif dalam proses politik. Namun, fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa dinasti politik berkembang dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah berdasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat. Maraknya perkembangan dinasti politik di Indonesia menimbulkan kegelisahan masyarakat sehingga pemerintah menciptakan peraturan tentang larangan adanya dinasti politik dengan pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan bahwa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Akan tetapi, oleh Mahkamah Konstitusi pasal ‘dinasti politik’ itu dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan UUD NRI 1945.