Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga

*Bagus Rahmanda -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 13 Jun 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Supp. File(s):
Untitled
Subject
Type Research Instrument
  Download (215KB)    Indexing metadata
Statistics: 90 56
Abstract

Pengusaha pada umumnya memiliki aset berupa benda bergerak, bisa berupa tanah maupun bangunan . Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah tidak dipisahkan dengan hak azasi manusia, karena setiap orang berhak atas pengakuan jaminan kepastian hukum, Sertifikat ha katas tanah merupakan surat tanda bukti yang kuat tetapi tidak mutlak, artinya sertipikat hak atas tanah menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya sepanjang sertipikat tersebut: a) diterbitkan atas nama yang berhak, b) hak atas tanahnya diperoleh dengan itikat baik, c) dikuasai secara fisik, dan d) tidak ada pihak lain dapat yang membuktikan sebaliknya. Faktual Pasal 18, Pasal 27 Huruf b, Pasal 34 Huruf f dan Pasal 40 Huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 52 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa hak atas tanah terdaftar dapat hapus tanpa kemauan pemegangnya dan tanpa dana santunan dari negara sebab dibatalkan berdasarkan putusan hakim pengadilan atau tanahnya musnah akibat bencana alam atau haknya dicabut untuk kepentingan umum (selain ganti rugi), Bencana alam dalam hal ini Likuifaksi merupakan proses perubahan kondisi tanah pasir yang jenuh air menjadi cair akibat meningkatnya tekanan air pori yang harganya menjadi sama dengan tekanan total oleh sebab terjadinya beban dinamik, sehingga tegangan efektif tanah menjadi nol. Likuifaksi adalah fenomena dimana tanah kehilangan banyak kekuatan (strength) dan kekakuannya (stiffness) untuk waktu yang singkat namun meskipun demikian likuifaksi menjadi penyebab dari banyaknya kerusakan, kematian, dan kerugian ekonomi yang besar. Dalam hal sertifikat hak atas tanah atau bangunan yang dijaminkan ke pihak ketiga dalam hal ini adalah bank guna keperluan pengembangan bisnis, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap para pengusa pemilik tanah tersebut yang terkena dampak likuifaksi.  Oleh karena itu, diadakan penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis yang bertitik tolak dari analisis data sekunder atas dukungan pendapat para ahli. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka disimpulkan dan disarankan agar negara berkemauan menyediakan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dan lingkungannya secara eksplisit dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia melalui : - Reposisi prosedur perolehan sertipikat hak atas tanah dengan penelitian data fisik dan data yuridis yang efektif dan efisien secara yuridis sehingga berkepastian hukum untuk melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah dari ancaman hapusnya hak atas tanah akibat dari likuifaksi.

Note: This article has supplementary file(s).

Keywords
perlindungan hukum, pemilik tanah, pihak ketiga, likuifaksi

Article Metrics:

  1. Harsono,Boedi., Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. hlm.323-376.
  2. Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenada Media Group, 2005
  3. Arba, H.M.,Hukum Agraria Indonesia buku parna, Sinar Grafika, 2013
  4. Kurniati, Nia, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan, Refika Aditama, 2019
  5. Trisadini P. Usanti, dan Somad Abdul.,Hukum Perbankan, PrenadaMedia , 2017
  6. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, PrenadaMedia , Surabaya, 2014
  7. Bahsan.,M.,Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, 2007
  8. Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Rajawali Pers, 2007
  9. Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya, 2008
  10. Wijaya Andika, dan Wida Peace Ananta, Hukum Bisnis Properti Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2017
  11. Yusrial,M (2017) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Vol. 2, (No. 1)
  12. Mamentu, Mirza (2017) perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah berkaitan dengan adanya peristiwa alam gempa bumi menurut undangundang nomor 5 tahun 1960, Vol. 5, (No. 9)
  13. Amalia, Rizki (2012) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Vol. 27, (No.
  14. (https://id.wikipedia.org/wiki)