DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2019.5118

Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

*Mira Novana Ardani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 13 Jun 2019.

Citation Format:
Abstract

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satunya merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Pertanahan dalam kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  common.other
Untitled
Subject
Type Other
  Download (308KB)    Indexing metadata
Keywords: Peran, Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah oleh Bencana Alam Dan Kaitannya dengan Pihak Ketiga Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap More recent articles
  1. Achmad, Ali, Chomzah, 2003, Hukum Pertanahan: Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta, Prestasi Pustaka
  2. Hanitijo, Ronny, Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia
  3. Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing
  5. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada
  6. SW, Maria, Sumardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Jakarta, Kompas
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.