Dana Kampanye Pemilu yang Mahal, Sebuah Konsekuensi Logis atas Berlangsungnya Demokrasi Hari Ini

*Heri Setiawan -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 1 Oct 2014.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
DOI: 10.3592/2
Full Text:
Statistics: 87 34
Abstract

"Hingar bingar foto penuh senyum dan nomor urut menghiasi seluruh penjuru jalanan utama hingga pelosok gang-gang kecil, dari yang berukuran sangat besar dan megah sampai yang kecil dan minimalis, dari yang didesain sempurna maupun yang alakadarnya. Tak ketinggalan pula, selogan dan janji manis melengkapi semarak peperangan mereka"

Itulah sekiranya gambaran yang "menghantui" kita selama kurang lebih satu bulan masa kampanye Pemilu, baik itu pemilu legislatif ataupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada dasarnya, semua atribut- atribut tersebut memerlukan pendanaan. Jumlah dana yang diperlukan bisa berkisar puluhan ribu hingga puluhan juta. 

Peraturan perundang-undangan tentu mengatur semua prihal pendanaan pemilu. KPU juga Giat bergerak dalam meminta laporan dana kampenye Pemilu. bagi partai politik ataupun peserta pemilu yang akan mengikuti proses pemilu dengan tujuan untuk transaransi kepada publik, tertib administrasi, dan sebagai bentuk pelaksanan peraturan perundang-undangan. 

Ketika memasuki masa tenang kampanye, Pemerintah Kota/ Kabupaten akan menertibkan semua tempat dari atribut-atribut tersebut, abaik yang berbentuk baliho, benner, MMT, backdrop, poster, maupun stiker. Saat itulah, semua atribut tersebut berubah menjadi tak lebih dari tumpukan "sampah"

Article Metrics:

  1. Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
  2. Indrayana, Denny, 2011, Indonesia Optimis, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer ( Kelompok Gramedia)
  3. Hafild, Emmy, 2003, Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalok Dalam Terbitan (KDT)
  4. Irwan Ade, dkk, 2014, Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)
  5. Karl- Heinz, Nasssmacher, 2003, The Funding of Political Parties in the Anglo-Sexon Orbit, In Handbook series of funding of political parties and election campaign, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
  6. Rosady, Ruslan, 2008, Management Public Relations & Media Komunikasi, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada