DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2021.10933

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN CEPAT JAM KONTROL KELILING (SIPAT JARING) DI RUTAN KELAS IIB PEMALANG

*Ikhsan Kafabi  -  Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan || Indonesia, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia
Ibnu Masura  -  Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan || Indonesia, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia
Published: 1 May 2021.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling di Rutan Kelas IIB Pemalang sebagai bentuk dari kebijakan inovasi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan minimnya jumlah SDM. Perkembangan teknologi semakin pesat dan telah memengaruhi berbagai aspek di dunia seperti halnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi dianggap sebagai sebagai cara yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa menghadapi persoalan kekurangan pegawai pada suatu organisasi tidaklah mudah, pengajuan penambahan pegawai membutuhkan proses dan waktu yang lama serta sistem yang berbelit-belit dan bahkan pengajuan penambahan pegawai tidak selalu disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu dalam menghadapi keadaan kekurangan pegawai yang dialami Rutan Kelas IIB Pemalang berusaha membuat suatu sistem pengamanan yang memaksimalkan peran petugas lewat kegiatan kontrol keliling.

Fulltext View|Download
Keywords: Inovasi, Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling.

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN CEPAT JAM KONTROL KELILING (SIPAT JARING) DI RUTAN KELAS IIB PEMALANG Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan More recent articles
  1. Indonesia, I. P. R. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment. Basis Data Peraturan Dan Perundang-Undangan, Jakarta
  2. Indonesia, P. R. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta
  3. Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya- Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1(1), 71–84
  4. PBB. (1955). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Mei, 1–19
  5. Herman, D. (2020). Inovasi Birokrasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Besi Nusakambangan. Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara, Vol 2 No 1
  6. Riky Novarizal, M.Krim & Herman, M. S. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi Lain Realita, Vol. 4 No., 90–102
  7. Nugraha, H. Y. (2017). Budaya Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIa Tanjungpinang. Jurnal EMBA, 1(4), 78–85
  8. Runturambi, A. J. S. (2017). Pentingnya Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan. Deviance, Jurnal Kriminologi, 1(1), 1–12. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/588
  9. Tika, M., & Widya, C. (2019). Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 1(3), 625–634

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.