DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58

PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

*Anggita Doramia Lumbanraja  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 CREPIDO under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract
Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, telah membawa perubahan drastis termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian seberapa jauh perkembangan praktik e-litigation dan regulasinya di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik Virtual Courts di Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa sejak mewabahnya covid-19 angka e-litigation di Indonesia tidak menunjukan kenaikan yang signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada Perma No.1 Tahun 2019 dan SE MA No 1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai disharmonisasi peraturan.
Fulltext View|Download
Keywords: E-Litigation; Virtual Courts; Pandemi Covid-19

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
KAJIAN PENDEKATAN HOLISTIK ANTROPOLOGI HUKUM PADA KEBUDAYAAN TARI ANGGUK DESA KAYEN KABUPATEN PATI PERAN PENALARAN BAGI PEMBELAJAR HUKUM DALAM UPAYA MEMAHAMI REALITAS HUKUM REFORMASI HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN: TELAAH FEMINIST JURISPRUDENCE More recent articles
  1. Lederer, Fredric I. 1999, The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s – and Tomorrow’s- High Technology Courtrooms, Virginia, Faculty Publications – William and Mary Law School Scholarship Repository
  2. Stothard, Paul, dan Clinton Slogrove, “COVID-19: approach to court proceedings”, Norton Rose Fulbright LLP, International Law Office, 12 May 2020, https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings#
  3. Hamzah, Andi, 2009, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
  4. Mulyadi, Lilik, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan, Bandung, PT. Citra. Aditya Bakti
  5. Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
  6. Electronic Justice System (e-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt pada tanggal 18 Mei 2020
  7. Anggraeni, RR. Dewi, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264
  8. Bagulu, Andi, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019
  9. Carrington, Paul D., “Virtual Civil Litigation: A Visit to John Bunyan’s Celestial City”, Columbia Law Review, Vol. 98, No.4, 1990
  10. Garofano, Anthony, “Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials”, Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2007
  11. Ponte, Lucille M., “Michigan Cyber Court: A Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse”, North Carolina Journal of Law and Technology, Vol 4, Issue 1, Januari 2002
  12. Sutiyoso, Bambang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, Juni 2008, https://doi.org/10.22146/jmh.16298
  13. Mahkamah Agung, 2018, Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta
  14. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  15. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  16. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah
  18. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  19. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
  20. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
  21. The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) of United States

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.