DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.207-216

Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

*Sirajul Munir  -  Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
Rahma Aulia orcid  -  Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
Inna Fauziatal Ngazizah  -  Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2023 CREPIDO under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berimplikasi pada jabatan hakim konstitusi yang jabatannya tidak berdasarkan periodisasi. Hal ini direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengganti hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, hakim tersebut tidak sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkali-kali membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan (conflict of interest) karena menganggap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan reprensentasi lembaga pengusul yang berpotensi mengganggu independensi dan mengingkari prinsip check and balances. Penulis menggunakan pendekatan hukum, kasus dan konseptual untuk menjawab permasalah yang sedang diteliti. Penggantian hakim Mahkamah Kontsitusi dengan dasar sering membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Hal ini merupakan bentuk penyipangan terhadap tujuan awal berdirinya Mahkamakah Kontsitusi yakni penguatan sistem check and balances dengan prinsip supremasi Konstitusi. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan tidak dimaksudkan sebagai representasi kepentingan dari ketiga cabang kekuasaan tersebut tetapi untuk menjamin  imparsialitas dalam hubungan antar lembaga negara.

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Recent articles
Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia More recent articles
  1. Asshiddiqie, J. (2005). Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konpress
  2. Aulia, E. (2016). SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM. Jurnal Public Policy, 2(1)
  3. Azhar, I. (2018). INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM. Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2)
  4. Fadjar, A. M. (2012). Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press
  5. Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(1), 202. https://doi.org/10.31078/jk1919
  6. Hermawan, Risa Sylvya Noerteta, H. S. T. (2021). Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Qonun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1)
  7. Jailani, S. (2015). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 6(3), 1–7. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360
  8. Johansyah, J. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Solusi, 17(2), 94–105. https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167
  9. Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 12(1), 123–142. Retrieved from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721
  10. Manan, B. (2007). Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press
  11. Marwan HSB, A. (2013). Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer Terhadap Lembaga Politik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(3), 315. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.62
  12. Nanang Sri Darmadi, SH., M. (1970). KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, 2, 667–690. Retrieved from http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol 7 nmr 1 Februari 2010.pdf
  13. Prayoga, F. (2022). Alasan Aswanto Dicopot dari Hakim MK, Ketua Komisi III: Mengecewakan, Produk DPR Kerap Dianulir
  14. Soimin & Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. In Yogyakarta : UII Press
  15. Suherman, A. (2019). IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 42–51
  16. Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(5), 631. https://doi.org/10.31078/jk851
  17. Thohari, A. A. (2018). Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: ElSAM
  18. Wiyanto, A. (2013). PEMAKZULAN DAN PELAKSANAAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM. NEGARA HUKUM, 4(1), 125–151

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.