Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement  (IA-CEPA) Terhadap Ekspor  Produk Pertanian Indonesia

Siti Khairunnissa

doi:10.14710/ldjr.7.2024.213-231

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.213-231

Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia

*Siti Khairunnissa

- Pogram Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

BibTex Citation Data :

@article{LDJR25416,
    author = {Siti Khairunnissa},
    title = {Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement  (IA-CEPA) Terhadap Ekspor  Produk Pertanian Indonesia},
    journal = {Law,  Development and Justice Review},
  volume = {7},
    number = {3},
    year = {2024},
    keywords = {Perjanjian; IA- CEPA; Ekspor; Produk Pertanian},
    abstract = { Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan Australia telah memberikan kerangka kerja mengenai peraturan perdagangan dan investasi. Pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani  The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement  (IA-CEPA) memiliki dampak positif terhadap ekspor produk pertanian, meskipun terdapat beberapa tantangan  yang harus dihadapi dalam meningkatkan ekspor pertanian Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ekspor pertanian Indonesia berdasarkan IA-CEPA dan implikasi bagi para pembuat kebijakan, eksportir, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum perundang-undangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   dampak  perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement   (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, karena ketentuan dalam persetujuan IA- CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, yakni; prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota, sehingga tidak ada pertentangan antara IA-CEPA dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. },
   issn = {2655-1942},   pages = {213--231}  doi = {10.14710/ldjr.7.2024.213-231},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25416}
}

Citation Format:

Abstract

Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan Australia telah memberikan kerangka kerja mengenai peraturan perdagangan dan investasi. Pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) memiliki dampak positif terhadap ekspor produk pertanian, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan ekspor pertanian Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ekspor pertanian Indonesia berdasarkan IA-CEPA dan implikasi bagi para pembuat kebijakan, eksportir, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum perundang-undangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, karena ketentuan dalam persetujuan IA- CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, yakni; prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota, sehingga tidak ada pertentangan antara IA-CEPA dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download | REVISI

ANALISIS PERJANJIAN INDONESIA- AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTANIAN INDONESIA

Subject
Type	REVISI
	Download (71KB) Indexing metadata

Keywords: Perjanjian; IA- CEPA; Ekspor; Produk Pertanian

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pembentukan Perusahaan Oleh Investor Asing Pemegang Golden Visa Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia More recent articles

Sutedi A, 2014, Hukum Ekspor Impor, (1st edn, Raih Asa Sukses)
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.Jakarta:Raja Grafindo
Hasan, M. Iqbal, 2009, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia
Pratama, Andistya and Ginna Yuliana, 2024, The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities. Vol. 5, No.1 https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644
Wulandari, Alvira Rizki, Suryadipura, Dadan, 2021, Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Australia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)’ Padjadjaran Journal of International Relations Vol. 3.No.2. https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33521
Bila, Nabila Salsa,Wijayati, Hasna, 2022, The impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for indonesia, Formosa Journal of Sustainable Research, Vol 1 No.3. https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.908
Gray, Christoper, et al , 2022, ‘Implementation of Cooperation Chapters in Trade Agreements: Case Linked to the IA-CEPA.’ Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE) Vol.39., No 2, < https://muse.jhu.edu/article/870553
Mustaqim Mustaqim, 2022, Mediasi Desa: Upaya Berhukum Dengan Kearifan Lokal’, Istinbath : Jurnal Hukum Vol.19.No 01, https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4772
Lombok, Lesza Leonardo, 2022, Tantangan Kedaulatan Negara Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Menurut Hukum Internasional', Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol.4 No 1, https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i01
Murtasidin, Bahjatul, 2021, Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Australia, Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 4 No.1 https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1726
Catherine, Princess, Anthony Morgan and Tania Safira, ‘Indonesia-Europe Asymmetry Trade Agreement Post-rexit UK’, Pancasila International Journal of Applied Social Science Vol. 1 No. 01 (2023):, https://doi.org/10.59653/pancasila.v1i01.71
G,Villalta Puig, 2013, A Quasi-Adjudicative Dispute Settlement Mechanism for CEPA: The Rule of Law in Trade Relations between Mainland China and Hong Kong, Chinese Journal of International Law Vol. 12 No. 2. https://academic.oup.com/chinesejil/article-abstract/12/2/281/315078?redirectedFrom=fulltext
Winanti, PS, 2022, Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional’. Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No. 1. https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.23-40
Undang Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional’
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economi 2020
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/202
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)