DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.16-29

Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum

*al fajri  -  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Law, Development and Justice Review under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.

Citation Format:
Abstract

This research is aimed at finding out more about the implementation of prosecutions by Military Prosecutors starting from the case files resulting from the investigation being received by the Military Prosecutor until the transfer of case files to the Military Court. The aim of this research is to determine the implementation of prosecutions carried out by Military Prosecutors against TNI AD personnel who commit criminal acts and to find out what the obstacles are and how to overcome obstacles in carrying out prosecutions against TNI AD individuals who commit criminal acts. This type of research is a field research located at the I-04 Military Prosecutor's office, Padang, West Sumatra. The data used are primary data and secondary data obtained from interviews, statutory regulations and literature studies. The informant in this research was the Head of the I-04 Padang Military Authority. The results of this research are that the implementation of the prosecution begins when the case file is received by the Oditur, the Oditur examines the case file, makes a Sph Father, makes an indictment, and transfers the case file to the Military Court.

 

 

 

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Research Instrument
Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum
Subject
Type Research Instrument
  Download (47KB)    Indexing metadata
Keywords: Military Prosecutor; Prosecution; Military Court

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Analisis Kinerja PPAIW dalam Penegakan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia Pelaksanaan Penuntutan Oditur Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Tindak Pidana Umum Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi More recent articles
  1. Buku :
  2. Arief, A. Z. H. R, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Depok, PT, Rajagrafindo Persada
  3. Afandi, H.A, 2009, Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer, Jakarta, Babinkum TNI
  4. Heniarti, Dini, 2016, Sistem Penegakan Hukum Peradilan Militer di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama
  5. S.R. Sianturi, 1985, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Alumni
  6. Jurnal :
  7. Anasakila, Shenora Gusti, 2022, Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, Journal Of Lex Generalis, Vol. 3 No. 2
  8. Agustinus, 2018, Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer, Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1
  9. Indrajit, 2018, Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia, Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1
  10. Mandaladikari, Agus Dhani, Penerapan Konsep E-Court Pengadilan Militer Utama Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Konsepsi Pembaruan Peradilan Militer di Masa Depan, Jurnal Hukum Militer,STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 1-4
  11. Muh. Irfan F, 2022, Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11 No. 1
  12. Ghozali, Imam, 2022, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia, Jurnal Res Justitia, Vol. 2 No. 2
  13. Wahyudi, Misran, 2015, Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 3
  14. Stephens, Dale, 2010, Military Involvement In Law Enforcement, Intrnational Review of The Red Cross, Vol. 92, Num. 878 June
  15. Hasil Penelitian/Tugas Akhir :
  16. Karllna, Ika, 2013, Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar
  17. Peraturan Perundang-Undangan :
  18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  19. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
  21. Wawancara :
  22. Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang, Letkol Chk Salmon Balubun, S.H., M.H., pada hari Senin 18 Desember 2023
  23. Web :
  24. Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum, Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Jambi, 2014, hal. 110-119. 43279-ID-analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak.pdf (neliti.com), diakses 29 April 2024

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.