Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya

Baiq Pratiwi

doi:10.14710/ldjr.v4i2.15190

DOI: https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.15190

Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya

*Baiq Pratiwi - FH UNDIP SEMARANG, Indonesia

BibTex Citation Data :

@article{LDJR15190,
    author = {Baiq Pratiwi},
    title = {Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya},
    journal = {Law,  Development and Justice Review},
  volume = {4},
    number = {2},
    year = {2021},
    keywords = {Perjanjian baku; Perjanjian sewa beli; Akibat hukum.},
    abstract = { Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelasakan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan kitab undang – undang hukum perdata atau belum. Tujuan khusus lainnya yakni menjelasakan mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama,penerapan perjanjaian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan perundang - undangan . Kedua, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim.      Abstract     This study aims to determine the application of a standard agreement in a lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, this study aims to explain whether the application of the standard agreement in the lease-purchase agreement is in accordance with the civil law code or not. Another specific purpose is to explain the legal consequences that arise in the event of a default in the lease and purchase agreement. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study that First, the application of the standard agreement in the lease purchase agreement is in accordance with the legislation. Second, the legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but by itself it is null and void by law, but the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Civil Code explains that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested for cancellation. to the judge.  },
   issn = {2655-1942},   pages = {282--288}  doi = {10.14710/ldjr.v4i2.15190},
    url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/15190}
}

Citation Format:

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelasakan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan kitab undang – undang hukum perdata atau belum. Tujuan khusus lainnya yakni menjelasakan mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa Pertama,penerapan perjanjaian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan perundang - undangan . Kedua, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

Abstract

This study aims to determine the application of a standard agreement in a lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, this study aims to explain whether the application of the standard agreement in the lease-purchase agreement is in accordance with the civil law code or not. Another specific purpose is to explain the legal consequences that arise in the event of a default in the lease and purchase agreement. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study that First, the application of the standard agreement in the lease purchase agreement is in accordance with the legislation. Second, the legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but by itself it is null and void by law, but the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Civil Code explains that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested for cancellation. to the judge.

Fulltext View|Download

Keywords: Perjanjian baku; Perjanjian sewa beli; Akibat hukum.

Article Metrics:

Article Info

Section: Articles

Language : ID

In Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review

Recent articles

Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja) Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing More recent articles

Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya
Bakti, Bandung,1992, hlm, 6
Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni, Bandung, 1986, hlm, 34
Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, 2008, Jakarta: Sinar Grafika,
Hlm. 128
Jenial, Bawarodi. Agustus-Oktober 2014. Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya. Lex
Privatum. Volume II No. 3 file:///C:/Users/User/Downloads/artikel%20sewa%20beli.pdf (diakses pada
tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 WIB)
http://reshaaa-dchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html?m=1 (diakses
pada Tanggal 15 April 2017, pada pukul 10.45 WIB)

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.

The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.

LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.

(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)