BibTex Citation Data :
@article{LDJR15049, author = {Mukti Stoffel}, title = {Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan}, journal = {Law, Development and Justice Review}, volume = {4}, number = {2}, year = {2021}, keywords = {Onrechtmatige Overheidsdaad; Karhutla; Central Kalimantan}, abstract = { ABSTRAK Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Kata Kunci: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah. ABSTRACT Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan }, issn = {2655-1942}, pages = {258--281} doi = {10.14710/ldjr.v4i2.15049}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/15049} }
Refworks Citation Data :
ABSTRAK
Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Kata Kunci: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah.
ABSTRACT
Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan.
Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
LDJR and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
(Penulis yang mengirimkan naskah melakukannya dengan pengertian bahwa jika diterima untuk publikasi, hak cipta artikel tersebut akan diberikan kepada LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sebagai penerbit jurnal. Hak cipta mencakup hak untuk mereproduksi dan mengirimkan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm, dan reproduksi serupa lainnya, serta terjemahannya. LDJR dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dan Editor berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat, atau pernyataan yang salah atau menyesatkan dipublikasikan di jurnal. Dengan cara apa pun, isi artikel dan iklan yang diterbitkan dalam jurnal MMH adalah tanggung jawab masing-masing penulis dan pengiklan.)
Diterbitkan Oleh:
Diponegoro Law Firm, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan DPC PERADI Semarang.
DLF, Gedung PKM Lt. 1. Jl. A. Suroyo, Gd Prof. Purwahid Patrik, Tembalang-Semarang
Email: diponegorolawfirm@live.undip.ac.id Telp. 024-76918201 Fax. 024-76918206 View My Stats