DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.182-193

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU-XVI/2018 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

*Ayuk Hardani  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terjadi mengalami berbagai permasalahan. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa ’pekerjaan lain’ pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukaan bahwa tidak adanya sinergi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atau penafsiran dari Mahkamah Konstitusi yang harus dijadikan pedoman dan dilaksanakan.  

 

 

Fulltext View|Download
Keywords: Putusan Mahkamah Konstitusi; Implementasi; Ketidakpastian Hukum.

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
Recent articles
UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG OLEH DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN SLAWI PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA RUMAHAN ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 More recent articles
  1. Asshidiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitualisme. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
  2. Indarti, Maria F. (2007). Ilmu Perundangan - undangan Dasar - Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius
  3. Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers
  4. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
  5. Siahaan, M. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
  6. Bang, Sanjay S. (2014). Judicial Review of Legislative Action: a tool to balance the supremacy of the Constitution Research. Scholar, N. C. Law College, Nanded, p.1-34
  7. Bintari, Aninditya E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. Pandecta, Vol.8, (No.1 Januari 2013), pp.83-91
  8. Darmadi, Nanang. S. (2015). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstiusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II, (No.2 Mei-Agustus 2015), pp.258-269
  9. Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkmah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4, (No.1 Maret 2015), pp. 17-30
  10. Kapitan, Rian Van F. (2015). Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung. MMH, Jilid 44, (No.4 Oktober 2015), pp. 511-520
  11. Mahfud MD, M. (2009). Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, (No.4), pp. 441-462
  12. Maulidi, Mohammad A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, (No.4), pp. 535-557
  13. Murrill, Brandon. J. (2018). Modes of Constitutional Interpretation. Congressional Research Service, p. 1-28
  14. Pramana, I Gede P. (2014), Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, (No.3), pp.411-422
  15. Prang, Amrizal J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 53 Tahun XIII, pp. 77-94
  16. Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.16, (No.3), pp.357-378
  17. Sudirman. (2016). Memurnikan Kewenangan Mahkmah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian of the constitution). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 1, (Nomor 1 Juni 2016), pp. 48-55
  18. Suharyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi, Vol.13, (No 1), pp. 171-190
  19. Widayati. (2017). Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vo.IV, (No. 1 Januari – April 2017), pp.1-14
  20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
  21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  22. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
  23. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.