BibTex Citation Data :
@article{JPHI16902, author = {Shelvi Rusdiana}, title = {Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara}, journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia}, volume = {5}, number = {2}, year = {2023}, keywords = {Kemandirian Desa; Desentralisasi; Bela Negara}, abstract = { Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan memeratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan. Dalam konteks bela negara, pemerintah harus menjamin adanya ruang partisipasi bagi semua warga negara dalam upaya bela negara, khususnya di tengah percepatan era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin memperkuat urgensi peningkatan upaya bela negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pengaturan pemanfaatan potensi dan sumber daya desa yang ada di pemerintah daerah dalam konteks bela negara, serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder dan dianalisa secara kualitatatif. Penelitian ini menunjukkan terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan mengenai pemanfaatan potensi dan sumber daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Pemerintah perlu memperluas makna “bela negara” dan mengembangkan peran desa melalui pengembangan kerangka hukum, agar semua elemen masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara. }, issn = {2656-3193}, pages = {339--357} doi = {10.14710/jphi.v5i2.339-357}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/16902} }
Refworks Citation Data :
Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah dan memeratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk kepulauan. Dalam konteks bela negara, pemerintah harus menjamin adanya ruang partisipasi bagi semua warga negara dalam upaya bela negara, khususnya di tengah percepatan era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin memperkuat urgensi peningkatan upaya bela negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pengaturan pemanfaatan potensi dan sumber daya desa yang ada di pemerintah daerah dalam konteks bela negara, serta mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder dan dianalisa secara kualitatatif. Penelitian ini menunjukkan terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan mengenai pemanfaatan potensi dan sumber daya desa dalam konteks bela negara. Terdapat kekaburan normatif mengenai bentuk konkret peran-peran desa dan juga terdapat pengaturan yang saling berbenturan, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan desa, dengan pemerintah pusat, beserta segala bentuk konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya. Pemerintah perlu memperluas makna “bela negara” dan mengembangkan peran desa melalui pengembangan kerangka hukum, agar semua elemen masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara.
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
View My Stats