BibTex Citation Data :
@article{JPHI15498, author = {Yasinta Dyah Paramitha Hapsari and Retno Saraswati}, title = {Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia}, journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia}, volume = {5}, number = {1}, year = {2023}, keywords = {Resesi Demokrasi; Presidential Threshold; Pemilu Serentak}, abstract = { Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaanya presidential threshold juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden. }, issn = {2656-3193}, pages = {70--84} doi = {10.14710/jphi.v5i1.70-84}, url = {https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15498} }
Refworks Citation Data :
Presidential threshold dalam Pemilihan Umum Presiden di Indonesia memberi wawasan pandangan tentang tanggung jawab terhadap penyempurnaan hak masyarakat serta hak politik yang telah dijamin dalam konstitusi. Presidential threshold disinyalir mampu membungkam ekspresi dan aspirasi rakyat untuk mencalonkan calon presiden alternative yang berpotensi memarginalkan hak-hak rakyat untuk dalam mengekspresikan aspirasinya. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui relevansi beserta dampak diberlakukannya presidential threshold terhadap pemberlakuan Pemilu Serentak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan presidential threshold menjadi ikhtiar dalam rangka mewujudkan konfederasi golongan atas parlemen yang kokoh menjadi partai tunggal secara konseptual namun dalam pelaksanaanya presidential threshold juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi yang tidak mampu memberi makna bagi kesuksesan semua pihak terutama pada Partai Politik kecil. Maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dengan mengakomodir hak Parpol tanpa terkecuali, salah satunya dengan menurunkan angka presidential threshold dalam tolok ukur yang menjamin setiap Partai Politik dapat ikut serta kontestasi Pemilihan Umum Presiden.
Article Metrics:
Last update:
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations.
The author has the right to the following:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia and Master Program of Law, Diponegoro University, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Telah Terindeks pada :
View My Stats