skip to main content

Telaah Kebijakan Green Economy di Provinsi Kalimantan Utara

1Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Kolonel Sutadji, Tanjung Selor, Indonesia

2Forum Koordinasi Pengeloaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Rambutan Dedung Gabungan Dinas Lt.3, Tanjung Selor, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2023 Jurnal Energi Baru dan Terbarukan
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

Abstrak : Provinsi Kaltara merupakan provinsi termudah di Indonesia dengan mengandalkan sumber daya alam seperti fosil yang tidak terbarukan, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, sektor pertambangan dan penggalian lebih mendominasi. Hal tersebut bertolak belakang dangan konsep green economy, dimana ekonomi hijau perpaduaan yang selaras antara pengetasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas kualitas lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan dan rendah karbon untuk kepentingan penghidupan saat ini tanpa mengancam kebutuhan generasi yang akan datang. Tujuan penulisan paper ini adalah menganalisa kebijakan green economy di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam upaya menginternalisasi konsep ekonoi hijau dalam proses perencanaan pembangunan. Penulisan paper ini menggunakan metode eksplorasi literatur. Di mana metode eksplorasi literatur di gunakan untuk mencari literatur yang berkaitan dengan konsep green economy. Hasil analisis dari paper ini yaitu ada 2 (dua) hal penting, yaitu pertama mendorong energi terbarukan sebagai sumber energi listrik, kedua memanfaatkan potensi hutan khususnya lahan gambut dan mangrove untuk dijadikan perdagangan karbon. Kedua upaya ini, dapat menjadi katalisator dalam pertumbuhan perekonoian hijau di Kalimantan Utara.

Fulltext View|Download
Keywords: Kata Kunci : Ekonomi Hujau, Energi Terbarukan, Perdagangan Karbon, Kalimantan Utar

Article Metrics:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Nsional. 2013. Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia. Jakarta. Tersedia online dalam https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20210907145414.pdf
  2. Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara. Ringkasan Eksekutif Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2022. Tersedia online pada https://kaltara.bps.go.id/publication/2022/05/26/2b3440185c1db72a7844e305/ringkasan-eksekutif-kondisi-perekonomian-provinsi-kalimantan-utara-menurut-lapangan-usaha-triwulan-i-2022.html (diakses pada 14 juni 2022)
  3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pemprov Kaltara Teken Kontrak Kerja Sama PLTA Mentarang Induk dengan PT KHN dan PLNE. Tersedia online pada https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pemprov-kaltara-teken-kontrak-kerja-sama-plta-mentarang-induk-dengan-pt-khn-dan-plne/ (diakses 14 juni 2022)
  4. Institute For Essensial Services Reform. 2021. Waspadai Emisi di Sektor Energi, Perlu Strategi Khusus untuk Turunkan Emisi. Tersedia online dalam https://iesr.or.id/iesr-waspadai-emisi-di-sektor-energi-perlu-strategi-khusus-untuk-turunkan-emisi
  5. Institute For Essensial Services Reform. 2021. Laporan Climate Transparency. Tersedia online https://iesr.or.id/pustaka/laporan-climate-transparency
  6. Institute For Essensial Services Reform. 2022. Pengoperasian PLTU Secara Fleksibel untuk Mengakomodasi Penetrasi Energi Terbarukan Yang Tinggi. Tersedia online pada https://iesr.or.id/pengoperasian-pltu-secara-fleksibel-untuk-mengakomodasi-penetrasi-energi-terbarukan-yang-tinggi
  7. Indonesia National Carbon Accounting System. 2011. Emisi Bersih Gas Rumah Kaca. Tersedia onlin pada http://incas.menlhk.go.id/id/data/north-kalimantan/
  8. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. Siaran Pers. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta. Tersedia online dalam https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial
  9. Kaheron Eman. 2020. Urgensi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Disampaikan pada Acara Seminar Nasional KAHMI. Jakarta. Tersedia online dalam https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Urgensi-UU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-di-Indonesia-Kahmi.pdf
  10. Knowlegde Center Perubahan Iklim. Tentang Perubahan Iklim. Tersedia online pada http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/ (diakses 14 juni 2022)
  11. Morison. 2017. Metode Penelitian Survei. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Tentang Kebijakan Energi Nasional
  13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.