DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2023.20345

Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan dalam Tes Keperawanan bagi Calon Istri Anggota Polisi

*Salwa Devi Anastri  -  Prodi Ilmu Hukum || Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
Published: 23 Sep 2023.

How to cite (IEEE): S. D. Anastri, "Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan dalam Tes Keperawanan bagi Calon Istri Anggota Polisi," Gema Keadilan, vol. 10, no. 2, pp. 62-71, Sep. 2023. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20345
Citation Format:
Abstract
Pernikahan adalah ikatan antar dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mulai memasuki kehidupan berkeluarga berdasarkan ketentuan syariat islam. Di dalam pernikahan terdapat syarat yang harus dilaksanakan di pernikahan lingkup anggota Polisi, salah satunya adalah tes keperawanan bagi calon istri anggota tersebut. Tindakan pemeriksaan keperawanan tersebut menyebabkan suatu permasalahan yang kontroversial dengan Hak Pribadi perempuan. Adanya hak asasi manusia dalam ujian keperawanan untuk calon pasangan polisi supaya tidak terdapat diskriminasi terhadap seorang perempuan. Tes keperawanan bagi calon istri anggota polisi adalah praktik yang telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Tes ini melibatkan pemeriksaan status keperawanan calon perempuan dengan tujuan untuk memastikan ketidak bersangkutan mereka sebelum pernikahan dengan anggota polisi. Praktik ini memunculkan sejumlah isu sosial, budaya, dan hak asasi manusia yang penting untuk ditinjau.
Fulltext View|Download
Keywords: Keperawanan; Perlindungan Hukum

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
Perlindungan Hukum untuk Mencegah Praktik Pemasungan terhadap Penderita Gangguan Jiwa Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia Analisis Yuridis Kebiasaan Perkawinan Paksa Menurut Hak Asasi Manusia More recent articles
  1. Amalia, S. (2018). Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. SAKINA: Journal of Family Studies, 2(2)
  2. Amalia, S. (2018). Tes keperawanan bagi calon istri anggota tni ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 dan Maslahah Al-Mursalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
  3. Asshiddiqie, J. (2013). Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, jimly. com/makalah. 8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN. doc
  4. Dini, A. A., & Rusdiana, E. (2019). Tinjauan Yuridis Tes Keperawanan Dikaitkan Dengan Prinsip Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. Novum: Jurnal Hukum, 6(2)
  5. Irwanto, K. (2022). Aspek Nilai Keperawanan dalam Hak-Hak Asasi Manusia (Vol. 1). CV. Green Publisher Indonesia
  6. Joana, S., Putra, I. B. W., & Utari, S. (2018). Diskriminasi Perempuan Dalam Virginity Test Sebagai Prasyarat Calon Polwan Dan Calon Prajurit TNI Dalam Perspektif Hukum Internasional. Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana
  7. Lestari, L. A., Khotimah, J. K., & Fitriana, N. (2022). Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Menurut Ham Dan Ditinjau Dari Undang-Undang Ham Nomor 39 Tahun 1999. Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, 4(1)
  8. Lamonti, E., & Utami, D. A. (2018). Kepatutan Tes Keperawanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Lontar Merah, 1(2), 101-107
  9. Pratama, A. A. (2019). Politik Tubuh Perempuan: Studi Tes Genitalia pada Perekrutan Anggota Polisi Baru di Indonesia. International Journal of Demos, 1(3), 330-345

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.