PEMETAAN KAWASAN WILAYAH PERMUKIMAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PERDESAAN (STUDI KASUS: KECAMATAN PALENGAAN DAN KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN)

*Fahrul Yahya  -  Prodi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Septa Erik Prabawa  -  Prodi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Melisa Amalia Mahardianti  -  Prodi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Aldea Noor Alina  -  Prodi Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia
Received: 18 Oct 2020; Published: 13 Dec 2020.
View
TABEL INDIKATOR RTLH
Subject
Type Source Text
  Download (19KB)    Indexing metadata
PEMETAAN KAWASAN WILAYAH PERMUKIMAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PERDESAAN (STUDI KASUS: KECAMATAN PALENGAAN DAN KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN)
Subject Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Backlog kepenghunian, Backlog Kepemilikan, home ownership rate.
Type Data Analysis
  Download (149KB)    Indexing metadata
PEMETAAN KAWASAN WILAYAH PERMUKIMAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PERDESAAN (STUDI KASUS: KECAMATAN PALENGAAN DAN KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN)
Subject Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Backlog kepenghunian, Backlog Kepemilikan, home ownership rate.
Type Data Analysis
  Download (452KB)    Indexing metadata
PEMETAAN KAWASAN WILAYAH PERMUKIMAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PERDESAAN (STUDI KASUS: KECAMATAN PALENGAAN DAN KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN)
Subject
Type Data Analysis
  Download (25KB)    Indexing metadata
PETA SKALA PRIRITAS BATUMARMAR
Subject
Type Data Analysis
  Download (3MB)    Indexing metadata
PETA SKALA PRIRITAS PALENGAAN
Subject Permukiman, Rumah Tidak Layak Huni, Backlog kepenghunian, Backlog Kepemilikan, home ownership rate.
Type Data Analysis
  Download (2MB)    Indexing metadata
Open Access
Citation Format:
Abstract

Rumah tidak layak huni pada umumnya berkaitan dengan permukiman kumuh dan banyak dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Kawasan Perdesaan Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat pertumbuhan permukiman yang cukup besar. Perkembangan fisik tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak-dampak kepadatan terhadap hunian atau dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Munculnya kawasan permukiman kumuh, kondisi fisik hunian yang tidak layak huni, nilai lahan semakin mahal, kemiskinan penduduk perkotaan yang disebabkan kemampuan pendataan masyarakat yang rendah dan kurang dapat bersaing didalam kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya hunian-hunian liar dan kumuh dan dikatagorikan sebagai hunian tidak layak huni. Analisis tersebut menggunakan dua analisis yaitu backlog Kepenghunian dihitung mengacu pada konsep perghitungan ideal, satu keluarga menghuni satu rumah dan backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate atau persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri, dimana sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS. Dari hasil analisis perhitungan Backlog Kepenghunian bersumber dari data survei lapangan di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Batumarmar dimana Backlog Kepenghunian di Kecamatan Palengaan berjumlah 3874 unit rumah dan Backlog Kepemilikan berjumlah 2014 unit rumah dan Backlog Kepenghunian di Kecamatan Batumarmar berjumlah 880 unit rumah dan Backlog Kepemilikan berjumlah 2474 unit rumah.

Note: This article has supplementary file(s).

Funding: Dinas Perumahan dan Permukiman, Kabupaten Pamekasan

Article Metrics:

  1. Bimantoro, S. A., & Widayanti, B. H. (2020). Analisis Backlog Perumahan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Utara. 646–649
  2. BPS kabupaten Pamekasan. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan. In Hhtps://Kamparkab.Bps.Go.Id (Vol. 91, p. 19)
  3. Bramantyo, Tyas, W. P., & Argyantoro, A. (2019). Aspek Kualitas Rumah Subsidi Pada Program Rumah Murah Berdasarkan Perspektif Penerima Manfaat Studi Kasus : Perumahan Subsidi Mutiara Hati Semarang. 14(1), 1–9
  4. Kasih, N. A., & Rahmawati, D. (2019). Perspektif Kebijakan Lokal Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Mataram. Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota
  5. Berkelanjutan, 1(1), 237–246. https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5282
  6. KementrianPUPR. (2018). PermenPUPR No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peraturan Mentri PUPR, 18
  7. Ngaliyan, K. (2017). Konsep Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan. 5(4), 307–313
  8. Pamekasan, B. K. (2019). Kecamatan Batumarmar Dalam Angka 2019 (S. IPDS (ed.); p. 99). BPS Kabupaten Pamekasan. https://doi.org/3528120.1301
  9. Rosa, Y. (2013). RUMUSAN METODE PERHITUNGAN BACKLOG RUMAH Formulation of Housing Backlog Calculation Method. Jurnal Permukiman, 8(2), 58–68
  10. Sentraland, S. K., Bekasi, V., Mailiando, F. X. M., Tresani, N., & Mahmud, N. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MBR
  11. Sihotang, S. (2017). PARADIGMA PENGEMBANGAN HUKUM UNTUK MENGATASI BACKLOG PERUMAHAN. 9, 91–112
  12. UU No.1. (2011). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Republik Indonesia

Last update: 2021-05-04 22:36:34

No citation recorded.

Last update: 2021-05-04 22:36:34

No citation recorded.