DOI: https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.79-92

YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO INCREASE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

*Immanuella Christin Prayitno  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
Amalia Diamantina  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
Kadek Cahya Susila Wibawa  -  Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2023 CREPIDO under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract
The Covid-19 pandemic has also impacted the Yogyakarta Special Region (DIY) sector. In 2020, the DIY city government anticipated a reduction of original DIY local government revenue from the previous target of 50%. The purpose of this research is to know the urgency of the policy of the provincial government of DIY in terms of the PAD after the pandemic of Covid-19 and to analyse the policy of the local government of DIY in terms of PAD expansion after the Covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research for the study. The researcher used three methods of problem-based approach the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach, which have the descriptive and prescriptive methods of specification research. In conclusion, the DIY provincial government policy's urgency in increasing the PAD after the Covid-19 pandemic is that the PAD experienced a contraction of 6,87% in 2021.
Fulltext View|Download
Keywords: Policy; Provincial Government; Original Local Government Revenue (PAD); Covid-19 Pandemic
Funding: Universitas Diponegoro

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Recent articles
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY: JURIDICAL ANALYSIS OF GUARANTEE AGREEMENT IN THE AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN More recent articles
  1. Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
  2. Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
  3. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2016. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara
  4. Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers
  5. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
  6. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
  7. Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak
  8. Supriatna, Tjahya. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: PT Bumi Aksara
  9. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo
  10. Yudoyono, Bambang. 1999. Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
  11. Zainuddin, Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
  12. Abdulah dkk. 2022. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7, No. 1: 151
  13. Dian, Kus, dkk. 2021. Analisis Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ISBN: 978-623-6572-45-0: 124
  14. Imam, Agustinus dan Jarot Limpato. 2021. Analisis Tahapan Kebijakan Pengoptimalan Pendapatan Daerah. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 2, No. 2, 2021: 147-160
  15. Inggawati, Mei Rezki Dwi. 2013. Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman). Jupe UNS, Vol. 2, No. 1: 1-10
  16. Kakasih, Rendy Armando, dkk. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara Periode 20019-2016, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 18, No. 2:126
  17. Kamal, Muhammad. 2019. Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1: 18-28
  18. Maulida, Novita dan Machdian Noor. 2021. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol. 19, No. 2: 159-160
  19. Rays, Djufri. 2018. Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan. Jurnal Ekonomi Vol. XII, No. 1
  20. Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2020. Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. Administrative Law & Governance Journal Vol. 3, Issue 3: 482
  21. Wijayantri, Jaeni Dezy. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 1: 1015-1026
  22. Wulandari, Dwi dan Priyastiwi. 2022. Analisis Retribusi Pariwisata Pantai Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, Vol.2, No.1, Maret 2022, ISSN 2808-1617: 177 – 186
  23. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026
  29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur
  30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
  31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendampingan Dan Pengembangan Usaha Mikro
  32. Menko PMK: Secara De Facto, Indonesia Sudah Menuju Endemi. 2022. ( https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-secara-de-facto-indonesia-sudah-menuju-endemi diakses pada tanggal 29 Mei 2022)
  33. PAD Kota Yogyakarta Diperkirakan Turun 30-50 Persen. 2020. ( https://www.antaranews.com/berita/1404226/pad-kota-yogyakarta-diperkirakan-turun-30-50-persen diakses pada tanggal 23 November 2022)
  34. Sejarah. ( https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah diakses pada tanggal 27 Desember 2022)
  35. PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya?. 2020. ( https://www.kppod.org/berita/view?id=820 diakses pada tanggal 31 Desember 2022)

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.